MAKASSAR, HARIANEWS.COM – Sidang pembacaan putusan atas gugatan perdata enam media di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Kamis (8/9/2022), ditunda hingga pekan depan. Penundaan dilakukan lantaran pihak penggugat belum membayar tambahan biaya perkara.
Ketua Majelis Hakim, Jahoras Siringo Ringo, SH. MH mengatakan, bahwa ada tambahan biaya perkara yang harus diselesaikan oleh pihak penggugat. Tambahan biaya itu lantaran beberapa tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga dibutuhkan tambahan biaya untuk persuratan.
“Putusan sidang tidak bisa kami bacakan sekarang kalau tambahan biaya perkara itu belum dibayarkan,” kata Ketua Majelis Hakim ke kuasa hukum penggugat.
Baca Juga : Swasembada Pangan Era Prabowo
Ketua Majelis Hakim kemudian menanyakan kesiapan penggugat apakah ingin membayar tambahan biaya perkara tersebut? Namun kuasa hukum penggugat mengaku loket pembayaran sudah tutup.
Atas dasar itu, Majelis Hakim kemudian memutuskan untuk menunda sidang pembacaan putusan pada pekan depan, Rabu 14 September 2022.
Di luar ruang sidang, Dr Muh Al Jebra Al Iksan Rauf, SH. MH selaku kuasa hukum media tergugat dari Koalisi Kebebasan Pers Sulawesi Selatan mengaku sejauh ini tetap opitims gugatan yang dilamatkan kepada kliennya ditolak sepenuhnya oleh Majelis Hakim.
Baca Juga : Bertemu Ketua PN Makassar, UPTD PPA Upayakan Kolaborasi Penanggulangan Kekerasan
“Selama persidangan baik itu dari bukti saksi yang telah kita hadirkan kami optimis bahwa gugatan mereka ditolak hakim,” ucap Jebra, spaan akrabnya.
Jebra mengatakan, bahwa gugatan yang diajukan absurd, karena mencampuradukkan beberapa persoalan yang sebenarnya proposinya tidak pas untuk dilayangkan gugatan kepada para penggugat.
Jebra meyakini bukti yang sudah pihaknya ajukan sangat kuat dalam posisi sebagai tergugat, dimana perkara ini jelas bukanlah menjadi kewenangan dari pengadilan, melainkan dibawa ke ranah Dewan Pers.
Baca Juga : Kuasa Hukum UMI Bantah Gugatannya ke Basri Modding Ditolak PN Makassar, Dr Anzar: Belum Inkrah
Adapun yang berkaitan dengan tuntutan atas kerugian yang dialami penggugat, kata Jebra, sama sekali tidak terbukti akibat dari perbuatan para tergugat, melainkan atas pemutusan hubungan sepihak.
“Yang terjadi adalah pemutusan sepihak antara mereka yang mengadakan perencanaan proyek pembangunan Pulau Lakkang dan Raja Ampat bersama penggugat, sehingga gugatan yang dialamatkan kepada para tergugat dikatakan eror in subjekto,” pungkasnya.
Seperti diektahui, enam media di Makassar, yakni Antara, RRI, Kabar Makassar, MakassarToday, TerkiniNews dan CelebesNews digugat perdata oleh seorang pria yang mengaku sebagai Raja Tallo, bernama M Akbar Amir.
Baca Juga : Bawaslu Makassar Ajak Media Cegah Pelanggaran Pemilu 2024
Gugatan tersebut didasari oleh penayangan berita hasil konferensi pers tahun 2016 silam, dimana narasumber dalam berita mempertanyakan status penggugat sebagai Raja Tallo.
Dalam gugatannya, M Akbar menuntut enam media tersebut membayar ganti rugi sebesar Rp1 triliun.
Sebagaimana dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Makassar, Senin (24/1/2022), gugatan Akbar terdaftar dengan nomor 1/Pdt.G/2022/PN Mks.
Dalam gugatannya, M Akbar merasa dirugikan pemberitaan tersebut sehingga menyebabkan sejumlah proyek investasinya batal dan memicu kerugian masing-masing Rp50 triliun, Rp5 triliun dan Rp20 miliar.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
