HARIAN.NEWS, JAKARTA – Anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada tahun 2025 mengalami pemangkasan sebesar Rp8 triliun.
Anggaran yang disepakati dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebelumnya adalah Rp33,5 triliun, namun setelah pemangkasan tersebut, anggaran yang tersedia kini sekitar Rp25,5 triliun.
Kebijakan penghematan ini berpotensi mempengaruhi kualitas pendidikan, dan berbagai pihak berharap agar hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu tidak terganggu.
Baca Juga : Saat Prabowo Curhat Tak Punya Tongkat Nabi Musa
Pengamat pendidikan dari Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Doni Koesoema, mengungkapkan keprihatinannya terhadap besarnya pemangkasan anggaran Kemendikdasmen.
Menurutnya, pemotongan ini terlalu besar dan belum tentu menghasilkan efisiensi yang diharapkan.
“Pemangkasan ini terlalu besar. Penghematan ini belum tentu efisien,” kata Doni.
Baca Juga : Indonesia Tercatat Negara Paling Bahagia, Omon-omon?
Sebagai kementerian yang mengurusi generasi masa depan Indonesia, Kemendikdasmen seharusnya mendapat perhatian lebih, terutama untuk memastikan agar misi mewujudkan wajib belajar 13 tahun dapat berjalan dengan baik.
Doni menekankan, ada beberapa pos anggaran yang tidak seharusnya dipangkas, di antaranya gaji dan tunjangan guru, dana bantuan operasional satuan pendidikan (BSOP), dana pelatihan dan bimbingan guru, serta dana beasiswa untuk siswa.
Pos-pos tersebut, menurutnya, adalah bagian dari program-program krusial yang perlu terus berjalan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Baca Juga : Presiden Prabowo Gelar Retret Kabinet Lagi
Pemangkasan anggaran ini merupakan bagian dari kebijakan efisiensi yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Presiden meminta agar jajaran pemerintah pusat dan daerah menghemat anggaran tahun 2025 hingga mencapai Rp306,7 triliun.
Tujuan efisiensi ini adalah untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas pemerintah serta mengantisipasi tantangan ekonomi yang mungkin dihadapi ke depan.
Baca Juga : Bukan 2026, Prabowo Sebut Selamat Tahun Baru 2021
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengungkapkan bahwa meskipun anggaran Kemendikdasmen berkurang, kementerian tetap akan melaksanakan sekitar 25 program prioritas pada tahun 2025.
Salah satu program utama yang akan tetap dilaksanakan adalah Program Indonesia Pintar (PIP), yang ditujukan untuk 18,59 juta siswa di jenjang sekolah dasar dan menengah.
Selain itu, program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) juga akan diberikan kepada 3.879 siswa dari daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) serta Papua.
Selain itu, Kemendikdasmen juga akan tetap memberikan tunjangan kepada guru non-ASN, seperti Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Insentif Guru, dan Tunjangan Khusus Guru (TKG).
Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) juga akan tetap dijalankan bagi 395.235 guru dalam jabatan dan 19.808 guru Pra-Jabatan.
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi dasar dari kebijakan efisiensi ini.
Dalam instruksi tersebut, Presiden Prabowo memerintahkan jajaran kabinet untuk melakukan penghematan anggaran sebesar Rp306,7 triliun.
Sebesar Rp256,1 triliun dari efisiensi tersebut akan diambil dari anggaran kementerian dan lembaga, sementara Rp50,5 triliun akan dihemat dari anggaran transfer ke daerah.(*)
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
