HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Beberapa hari ini, banyak akademisi perguruan tinggi yang mengeluarkan petisi tentang tindakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang dianggap telah menyimpang dari Pancasila.
Ternyatar Universitas Mulawarman (Unmul) menyoroti soal mundurnya demokrasi akibat perilaku para elite politik, mulai dari putusan Mahkamah Konsitusi (MK) yang dinilai cacat etik, keterlibatan aparatur negara, pengangkatan penjabat kepala daerah yang tidak transparan dan terbuka, hingga keberpihakan dan cawe-cawe presiden dalam pemilihan presiden yang membahayakan demokrasi.
Sebelum Unmul sejumlah universitas sudah terlebih dahulu mengeluarkan petisi berbetuk deklarasi kebangsaan yang mengecam carut marut demokrasi dan penyimpangan era Jokowi. Mulai dari Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Universitas Andalas (Unand).
Baca Juga : Respons Rencana Prabowo Evaluasi Proyek Strategis Nasional, Jokowi: Tidak apa-apa, Kan Baik!
Di Makassar sendiri, Forum Guru Besar dan Dosen Unhas menyatakan sikap dengan mengeluarkan maklumat untuk Jokowi yang garis besarnya meminta Presiden RI mengembalikan koridor demokrasi, pada Jumat (2/2/2024).
Merespons langkah yang diambil akademisi, Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin, Prof Aminuddin Ilmar, mengatakan kampus-kampus itu mengeluarkan pernyataan tersebut lantaran ingin mengingatkan Presiden RI untuk tidak ikut dalam proses yang tidak fair, dalam artian ikut campur di dalam proses pemilihan ini.
“Adanya petisi itu dikarenakan munculnya kesegaran kebangsaan ketika melihat perhelatan pemilihan dipandang sangat tidak fair dalam demokrasi,” terang Aminuddin Ilmar, Minggu (4/2/2024).
Baca Juga : Sempat tak Lulus Tes, Akhirnya Joni ‘Si Pemanjat Tiang Bendera’ Resmi Jadi Tentara
Ia mennyebutkan, pasalnya dalam hal ini, presiden tidak hanya kepala pemerintahan atupun kepala negara, akan tetapi simbol negara sebenarnya.
“Inilah yang menjadi kekhawatiran dari para guru besar, dosen di kampus untuk menyuarakan keprihatinannya. Semoga presiden bisa memahami itu sebenarnya,” harapnya.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
