Logo Harian.news

Ramai-ramai Akademisi ‘Tegur’ Jokowi, Pengamat: Semoga Presiden Paham

Editor : Rasdianah Minggu, 04 Februari 2024 10:26
Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin, Prof Aminuddin Ilmar. Foto: dok
Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin, Prof Aminuddin Ilmar. Foto: dok

HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Beberapa hari ini, banyak akademisi perguruan tinggi yang mengeluarkan petisi tentang tindakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang dianggap telah menyimpang dari Pancasila.

Ternyatar Universitas Mulawarman (Unmul) menyoroti soal mundurnya demokrasi akibat perilaku para elite politik, mulai dari putusan Mahkamah Konsitusi (MK) yang dinilai cacat etik, keterlibatan aparatur negara, pengangkatan penjabat kepala daerah yang tidak transparan dan terbuka, hingga keberpihakan dan cawe-cawe presiden dalam pemilihan presiden yang membahayakan demokrasi.

Sebelum Unmul sejumlah universitas sudah terlebih dahulu mengeluarkan petisi berbetuk deklarasi kebangsaan yang mengecam carut marut demokrasi dan penyimpangan era Jokowi. Mulai dari Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Universitas Andalas (Unand).

Baca Juga : Gercep, Pj Sekda Makassar Instrusikan OPD Persiapkan Rancangan 3 Proyek Instruksi Jokowi

Di Makassar sendiri, Forum Guru Besar dan Dosen Unhas menyatakan sikap dengan mengeluarkan maklumat untuk Jokowi yang garis besarnya meminta Presiden RI mengembalikan koridor demokrasi, pada Jumat (2/2/2024).

Merespons langkah yang diambil akademisi, Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin, Prof Aminuddin Ilmar, mengatakan kampus-kampus itu mengeluarkan pernyataan tersebut lantaran ingin mengingatkan Presiden RI untuk tidak ikut dalam proses yang tidak fair, dalam artian ikut campur di dalam proses pemilihan ini.

“Adanya petisi itu dikarenakan munculnya kesegaran kebangsaan ketika melihat perhelatan pemilihan dipandang sangat tidak fair dalam demokrasi,” terang Aminuddin Ilmar, Minggu (4/2/2024).

Baca Juga : Soal Peran di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Jokowi: Tanyakan ke Airlangga

Ia mennyebutkan, pasalnya dalam hal ini, presiden tidak hanya kepala pemerintahan atupun kepala negara, akan tetapi simbol negara sebenarnya.

“Inilah yang menjadi kekhawatiran dari para guru besar, dosen di kampus untuk menyuarakan keprihatinannya. Semoga presiden bisa memahami itu sebenarnya,” harapnya.

Baca berita lainnya Harian.news di Google News

Redaksi Harian.news menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: redaksi@harian.news atau Whatsapp 081243114943
Penulis : NURSINTA

Follow Social Media Kami

KomentarAnda