HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Makassar menggelar sidang etik terhadap PNS yang diduga melakukan perselingkuhan. Sidang yang digelar Senin (19/5/2025) kemarin ini, merupakan sidang kedua terhadap terduga IS dan EN yang merupakan PNS di Disdik Kota Makassar yang keduanya berprofesi guru.
IS dan EN terlihat didampingi oleh penasihat hukumnya dari LBH IWO Sulawesi Selatan Muhammad Zulfikar Ahmad, SH dan Fachruddin Hisbulwathan, SH saat hadir di kantor BKD yang berlokasi lantai 2 gedung Balaikota Makassar sekitar pukul 12.30 Wita
Sebelumnya, pada sidang pertama terduga tidak didampingi oleh penasehat hukum karena menurut terduga IS pihak BKD tidak mengizinkan terduga untuk didampingi penasehat hukum
Baca Juga : Kesenjangan Pendidikan Kian Nyata, DPRD dan Disdik Makassar Disorot
Kepala BKD Pemkot Makassar Akhmad Namsum saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan bahwa saat ini kedua terduga masih dalam proses sidang etik yang bersifat internal kepegawaian jadi memang tidak diperkenankan didampingi oleh penasehat hukum.
“Karena istri terduga ini melapornya ke BKD tentang adanya dugaan perselingkuhan oleh terduga di mana terlapor ini berstatus sebagai PNS sehingga pihaknya menindak lanjuti dengan melakukan sidang etik terhadap kedua terlapor” jelasnya
Penasihat Hukum IS dan EN mengatakan untuk sementara ini mereka akan mempelajari kasus ini termasuk meminta resume sidang kode etik sambil menunggu hasil sidang untuk menyusun langkah-langkah ke depan untuk melindungi dan membela hak-hak kliennya
Baca Juga : Tepis Tuduhan Nepotisme, Dinas Pendidikan Makassar Jamin Seleksi SPMB Transparan
“Kalau memang aturan BKD tidak memperbolehkan kami untuk mendampingi klien kami selama proses sidang, maka Kami akan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Namun Kami berharap bisa memperoleh berita acara sidang etik yang dijalani klien kami” ucap Fahrul sapaan Fachruddin
Ketua LBH IWO Sulawesi Selatan Dr. Muhammad Abduh, SH, MH mengatakan bahwa pendampingan LBH IWO terhadap kasus yang di hadapi IS dan EN semata untuk melindungi hak-hak hukum terduga demi memperoleh kepastian hukum.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
