HARIAN.NEWS, JAKARTA – Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak berkomentar banyak soal rencana PDIP yang siap menjadi oposisi saat pemerintahan baru nanti. Jokowi menyerahkan hal itu kepada PDIP.
“Ya ditanyakan saja kepada beliau beliau yang ada di PDI Perjuangan,” kata Jokowi DI RSPPN Panglima Besar Soedirman, Veteran, Jakarta, dikutip harian.news dari kumparan, Senin (19/2/2024).
Baca Juga : Megawati Soekarnoputri Ulang Tahun ke 79
Jokowi hingga saat ini masih berstatus sebagai kader PDIP meski diasosiasikan mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
Hubungan Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pun dikabarkan merenggang karena itu. Dukungan Jokowi kepada anak sulungnya yang berduet dengan Ketum Gerindra itu bertolak belakang dengan PDIP yang mengusung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.
Perolehan suara Ganjar-Mahfud berdasarkan hasil penghitungan cepat atau quick count berada di urutan paling bontot. Berdasarkan quick count sejumlah lembaga survei, persentase suara Ganjar-Mahfud berada di kisaran 15-17%.
Baca Juga : Megawati Soekarnoputri Merangkap Jabatan Sekjen PDIP
Namun, suara PDIP untuk pileg tetap tinggi dengan persentase di kisaran 18-19%. PDIP pun menilai ada anomali suara, karena suara partai tinggi, tapi suara paslonnya jeblok.
Rencana Oposisi
Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, PDIP siap menjadi oposisi di luar pemerintahan dan parlemen, untuk menjalankan tugas check and balance.
Hasto mengatakan, berkaca pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi sehingga dibutuhkan check and balance.
Baca Juga : Prabowo Sebut Gerindra dan PDIP Adik Kakak
“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto dalam keterangnnya, dikutip dari liputan6, Kamis (15/2/2024).
Hasto menyebut pada Pemilu 2009 terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga wakil rakyat di DPR membentuk hak angket.
Ketika itu, muncul suatu kesadaran perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih. Meskipun hal itu terjadi lagi saat Pemilu 2024.
Baca Juga : Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Dituntut 7 Tahun Penjara
Menurutnya, banyak pemilih di luar negeri tidak bisa melaksanakan hak pilihnya karena faktor teknis administratif, sehingga perlawanan ini menyangkut hal yang fundamental.
“Kecurangan dari hulu ke hilir memang benar terjadi. Hanya saja kita berhadapan dengan dua hal. Pertama, pihak yang ingin menjadikan demokrasi ini sebagai kedaulatan rakyat tanpa intervensi manapun. Kemudian, pihak yang karena ambisi kekuasaan dan ini diawali dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi,” paparnya.
Oleh karena itu, lanjut Hasto, PDIP akan berjuang lewat jalur partai selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR.
“Karena apa pun yang terjadi dalam dinamika politik nasional kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat,” lanjutnya.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
