HARIAN.NEWS, JAKARTA – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi santai soal petisi yang disampaikan sejumlah civitas akademika. Beberapa kali dimintai responsnya terkait petisi yang muncul, Jokowi hanya menyebut hal tersebut sebagai hak demokrasi.
Untuk diketahui, sejumlah kampus besar melakukan petisi hingga deklarasi kebangsaan mengecam carut marut demokrasi dan penyimpangan era Jokowi. Mulai dari Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Universitas Andalas (Unand).
Pada petisi-petisi yang muncul tersebut, Jokowi dikritik karena model kepemimpinannya yang sudah melenceng dan menabrak aturan tentang bernegara yang baik.
Baca Juga : Kuliah Tamu, Unhas Bahas Terapi Nutrisi Fase Akut untuk Pasien Kritis
Jokowi mengatakan petisi berisi kritikan untuknya itu merupakan hak berdemokrasi masyarakat.
“Ya itu hak demokrasi,” kata Jokowi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dikutip harian.news dari liputan6, Sabtu (3/2/2024).
Jokowi menuturkan setiap masyarakat Indonesia bebas berpendapat. Mantan wali kota Solo itu pun mempersilakan masyarakat untuk menyampaikan kritikan kepadanya.
Baca Juga : Soal Jumlah Kementerian Prabowo, Cak Imin: Bebas, tapi Harus Tanggung Jawab
“Setiap orang boleh berbicara berpendapat. Silakan,” tutur Jokowi.
Jokowi sendiri sebelumnya mengaku sudah mengetahui soal Petisi Bulaksumur yang disampaikan sejumlah civitas akademisi UGM itu.
Menanggapi hal itu, Jokowi menilai bahwa apa yang disampaikan adalah hak berdemokrasi. Dia pun memilih tidak berkomentar soal hal lain yang menyangkut poin-poin di dalam petisi.
Baca Juga : Nawawi Ungkap Sulitnya Bertemu Jokowi Bahas Korupsi, Minta Menkopolhukam Fasilitasi
“Ya itu hak demokrasi,” jawab Jokowi di Wonogiri, Jawa Tengah, Kamis (1/2/2024).
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
