HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Pemerintah pusat hingga Provinsi dan Kabupaten/kota terus mengupayakan pembangunan transportasi berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
Hal tersebut dilihat dari jumlah transportasi yang terus diupayakan rendah emisi dan inklusif, baik kereta cepat hingga Bus berbasis listri sebagai transportasi massal dalam proyek Pemerintahan Presiden RI Joko Widodo.
Bahkan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto, juga dalam tahap penyampaian rancangan untuk menghadirkan proyek transportasi berkelanjutan dengan sebutan metro kapsul.
Merespon proyek pembangunan transportasi berkelanjutan yang gencar dilakukan Pemerintah, Pengamat Transportasi, Universitas Negeri Makassar (UNM) Qadriathi Daeng Bau menjelaskan, membangun transportasi berkelanjutan membutuhkan prinsip dalam sistem transportasi berkelanjutan yang matang, tak bisa ngasal.
“Setidaknya ada prinsip yang dibutuhkan dalam sistem transportasi berkelanjutan, agar meningkatkan ekonomi masyarakay serta tidak merepotkan masyarakat,” papar Qadriathi Daeng Bau sbg narasumber utama pada Webinar nasional Perkumpulan Tenaga Ahli Profesional Indonesia (Pertapin) yang mengangkat tema “tantangan dan hambatan pengembangan transportasi berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pada Sabtu (25/5/2024).
Prinsip yang perlu diperhatikan adalah, memberikan aksesibilitas atau kenyamanan bagi siapa saja, yang dimaksud adalah penyediaan barang dan jasa kepada semua pengguna (manusia) secara adil, seimbang dengan biaya rendah, dan mempunyai sedikit efek negatif tentu ini sangat diperlukan.
Baca Juga : Peringat HPS 2025, Munafri Ajak Pemuda Bersatu untuk Indonesia Emas
Kemudian, terkait pengambilan kebijakan keadilan sosial harus mengutamakan prioritas bagi ketersediaan angkutan umum, akses untuk pejalan kaki, dan kendaraan tidak bermotor yang mudah dijangkau oleh semua orang termasuk ramah terhadap penyandang disabilitas.
“Tidak bisa kita melakukan keberlanjutan transportasi tanpa memikirkan hal hal kecil di sekitar kita,” terangnya.
Tak hanya itu, prinsip dalam lingkungan (Ecological Sustainability) kebijakan ini akan berdampak positif pada lingkungan, juga harus diperhatikan.
Baca Juga : Hadiri Maulid Akbar di Majelis Darut Taubah, Munafri Ajak Jamaah Perkuat Ukhuwah dan Toleransi
“Yaitu dengan dapat mengurangi polusi udara dan polusi suara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor dengan meningkatkan penggunaan kendaraan umum, pejalan kaki, dan pesepeda,” ujarnya.
Lalu, prinsip kesehatan dan keselamatan di Negera berkembang karena lebih dari 60% korban kecelakaan adalah pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya.
“Perjalanan lebih aman dilakukan di tempat-tempat yang menyediakan fasilitas angkutan umum, pejalan kaki, dan pengendara sepeda,”
Baca Juga : Selamat! Pemkot Makassar Raih Penghargaan Top Nasional dari BRIN
Partisipasi Publik dan Transparansi Perencanaan transportasi adalah cara yang baik untuk melibatkan masyarakat yang pasti terkena dampak dari perencanaan tersebut.
“Transparansi dan informasi yang terbuka bagi setiap orang akan mencegah terjadinya praktek-praktek korupsi yang pasti akan berdampak negatif bagi komunitas,”
Tak kalah penting adalah, ekonomis dan murah dalam kebijakan transportasi yang berkelanjutan, hal tersebut bertujuan untuk membatasi penggunaan moda transportasi (kendaraan pribadi) yang sangat mahal.
“Dengan membatasi kendaraan pribadi serta mencoba menghambat pertumbuhannya, maka kota-kota akan dapat menghilangkan kebutuhan untuk membangun jaringan jalan yang mahal serta lebih mempromosikan penggunaan transportasi umum, pejalan kaki, dan sepeda,” ujarnya
Masyarakat dapat berargumentasi dengan usulan kebijakan-kebijakan yang diajukan oleh pemerintah, usulan yang merugikan masyarakat dapat dihindari dengan cara mempelajari kesalahan dan keberhasilan negara-negara lain dalam penanganan sistem transportasi perkotaannya.
(NURSINTA)
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
