HARIAN.NEWS, MAKASSAR — Komisi D DPRD Kota Makassar menyoroti sejumlah persoalan dalam pelayanan kesehatan, terutama terkait program layanan gratis dan pembangunan infrastruktur penunjangnya yang belum optimal.
Anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat, Fahrizal Arrahman Husain, menilai Pemkot Makassar perlu segera menyelesaikan proyek rumah sakit Ujung Pandang Baru agar pelayanan kesehatan di wilayah tersebut bisa maksimal.
“Minimal lantai 1 dan 2 bisa difungsikan dulu. Masyarakat tidak bisa terus menunggu bangunan rampung total sementara kebutuhan layanan kesehatan sudah mendesak,” ujarnya, Senin (14/4/2025).
Baca Juga : Dukung Pembangunan Stadion Untia, Dewan Minta Pemkot Makassar Perhatikan Akses ke Lokasi
Terkait program layanan kesehatan gratis, Fahrizal mengapresiasi inovasi berbasis digital yang memudahkan masyarakat mendaftar di puskesmas sesuai wilayah. Namun, ia menekankan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap pelaksanaan di lapangan. Menurutnya, belum semua warga benar-benar merasakan kemudahan tersebut.
“Secara konsep bagus, tapi Kita harus pastikan implementasinya tidak sekadar formalitas. Jangan sampai masyarakat kesulitan saat membutuhkan layanan,” ujar legislator Fraksi PKB itu..
Fahrizal yang juga seorang dokter tersebut, mengingatkan pentingnya sinergi lintas sektor agar layanan kesehatan berjalan efektif. Ia menyebut bahwa sektor kesehatan tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan infrastruktur dan SDM yang memadai.
Baca Juga : Sosper Bantu Masyarakat Pahami Haknya, Fahrizal Arrahman Minta Jumlahnya Ditambah
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar, Ray Suryadi Arsyad, menjelaskan bahwa RS Ujung Pandang Baru merupakan transformasi dari Puskesmas Ujung Pandang Baru.
“Rumah sakit ini diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang setara dengan rumah sakit daerah, khususnya bagi masyarakat di wilayah utara Kota Makassar,” ujarnya.
Dalam sidak tersebut, ditemukan beberapa kendala dalam proses pembangunan. Salah satunya terkait realisasi anggaran tahun 2023 sebesar 9 miliar rupiah yang tidak terlaksana dengan baik oleh kontraktor pemenang tender.
Baca Juga : Dewan RI Gamblang Respons Teror Kepala Babi di Redaksi Tempo: Pengecut dan Kampungan!
“Proyek ini terhambat, meski belum mandek karena masih tetap berjalan. Namun, seharusnya pemerintah kota lebih fokus untuk mengawal penyelesaiannya.” tutupnya.
PENULIS: NURSINTA
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
