HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Kasus pemecatan anggota DPRD Sinjai dari Partai Amanat Nasional (PAN) akibat keterlibatannya dalam pembakaran mobil kader partai lain bukan sekadar peristiwa hukum biasa. Ia adalah cermin retak dari wajah politik lokal kita, yang memperlihatkan betapa rapuhnya batas antara kekuasaan dan tanggung jawab moral.
Publik tentu terkejut, bukan hanya karena tindakan kriminal yang dilakukan oleh seorang wakil rakyat, tetapi juga karena fakta bahwa yang bersangkutan sempat kembali diaktifkan sebagai anggota DPRD setelah menjalani hukuman. Di titik inilah, kepekaan etika publik seolah diuji. Apakah menjalani hukuman pidana otomatis menghapus beban moral seorang pejabat publik?
Baca Juga : Bakar Mobil Kader Demokrat, Anggota DPRD Sinjai dari PAN di Pecat
Langkah DPP PAN yang akhirnya memberhentikan kadernya patut dibaca sebagai upaya mengatasi penyelamatan marwah partai, sekaligus respons terhadap tekanan akal sehat publik. Namun, keputusan ini juga menyisakan pertanyaan penting. Mengapa tindakan tegas baru hadir setelah polemik mencuat? Di mana mekanisme kontrol internal partai saat integritas kader mulai dipertanyakan?
Lebih jauh, kasus ini menunjukkan bahwa politik lokal belum sepenuhnya kebal dari praktik-praktik yang mencederai nilai demokrasi. Kekuasaan yang seharusnya menjadi alat pengabdian kepada rakyat justru dapat berubah menjadi alat konflik, bahkan kekerasan.
Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) yang kini berjalan memang menjadi solusi administratif. Namun, publik tidak hanya membutuhkan prosedur, melainkan juga jaminan bahwa wakil rakyat yang duduk di kursi parlemen benar-benar memiliki integritas, bukan sekadar legitimasi formal.
Baca Juga : Ketika Kekerasan Menjadi Bahasa Politik, Kata-Kata Pun Menjadi Ancaman Nyata
Sinjai hari ini dihadapkan pada momentum refleksi. Bahwa kepercayaan publik adalah aset paling mahal dalam demokrasi, dan sekali terbakar, sulit untuk dipulihkan. Politik yang sehat tidak hanya diukur dari kemenangan elektoral, tetapi dari kualitas moral para pelakunya.
Jika kasus ini tidak menjadi pelajaran, maka bukan tidak mungkin api yang sama akan kembali menyala. Dan membakar harapan masyarakat terhadap demokrasi yang bersih dan bermartabat. Di pundak generasi peneruslah harapan itu kini disematkan. Merekalah yang diharapkan menjadi tonggak masa depan yang lebih cemerlang, menghadirkan politik yang berintegritas, beradab, dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. ***
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
