Was-was, Pjs Walkot Makassar Ungkap Realisasi Anggaran Pemkot Masih di Bawah 40%

HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Makassar, Andi Arwin Azis mengingatkan, anggaran pemerintah kota harus digunakan secepatnya.

Hingga triwulan ketiga tahun 2024, sebanyak sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Makassar masih mencatatkan realisasi anggaran yang rendah, dengan serapan anggaran di bawah 40 persen hingga 50 persen. Dari 62 OPD, total realisasi anggaran baru mencapai Rp2,49 triliun dari total APBD sebesar Rp5,29 triliun

“Pentingnya setiap OPD melaksanakan program dengan cermat dan terhindar dari masalah hukum atau administrasi di masa depan,” tegasnya, Rabu (2/10/2024).

Menurutnya, mitigasi dan pengawasan dalam pelaksanaan program menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan.

“Ini perlu ditekankan agar teman-teman dapat menjalankan kegiatannya itu dengan aman tidak terjadi masalah,” ujar Arwin.

Dia juga menambahkan bahwa kendala yang dihadapi oleh OPD dalam merealisasikan anggaran bisa diselesaikan secara internal tanpa perlu intervensi dari pihak luar. Arwin optimis bahwa OPD yang bersangkutan mampu mengatasi hambatan yang ada.

“Semua tadi juga perangkat daerah sudah menyebut terkait kendala-kendala, tapi semua bisa mereka selesaikan secara internal,” ungkapnya.

Arwin berharap agar setiap OPD dapat tetap menjalankan program dengan optimal, memanfaatkan potensi internal yang ada di setiap instansi untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program.

“Tidak perlu mengintervensi dan mereka semua menyanggupi untuk tetap menjalankan program kegiatannya dengan potensi yang ada di internal masing-masing,” tambah Arwin.

Meskipun demikian, Arwin memastikan bahwa seluruh proyek fisik yang dijalankan oleh perangkat daerah tetap aman dari sisi teknis.

“Proyek fisik semua aman dari perangkat daerah, dan terkait kendalanya saya tanyakan, mereka semua masih bisa menyelesaikannya terkait program kegiatan yang mereka jalankan,” tutupnya.

Berdasarkan data yang diperoleh, per 30 September 2024, sembilan OPD tersebut antara lain Dinas Penataan Ruang yang baru merealisasikan Rp12 miliar dari total anggaran Rp30 miliar.

Diantaranya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) hanya mencatatkan realisasi sebesar Rp9 miliar dari total anggaran Rp27 miliar, Bagian Perekonomian baru menyerap Rp781 juta dari total Rp2,4 miliar.

Dinas Pekerjaan Umum, salah satu OPD dengan anggaran terbesar, baru merealisasikan Rp226 miliar dari Rp733 miliar. Bagian Administrasi Pembangunan mencatatkan serapan sebesar Rp712 juta dari total Rp2,3 miliar, sementara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) hanya menyerap Rp9 miliar dari total Rp31 miliar.

Bagian Hukum juga masih rendah dengan realisasi Rp1,2 miliar dari Rp4,9 miliar.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tercatat baru merealisasikan Rp38 miliar dari total Rp205 miliar, sementara Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) hanya menyerap Rp23 miliar dari anggaran Rp139 miliar.

Penulis: Nursinta