Yakub Solon Diduga Langgar Kode Etik Terkait Afiliasi Politik
HARIAN.NEWS, MAMASA – Koalisi Aktivis Mamasa (KAM) secara tegas menolak penunjukan Yakub Solon sebagai Pelaksana Tugas (PJ) Bupati Mamasa, yang diduga terkait dengan Partai Politik (Parpol) PDIP.
Baca Juga : Megawati Soekarnoputri Ulang Tahun ke 79
Aktivis Mamasa, Tambrin, menyampaikan pernyataan ini dalam konferensi pers kepada wartawan pada Jumat, 08 September 2023.
Tambrin mengungkapkan bahwa dasar kuat penolakan ini adalah adanya foto yang beredar yang menunjukkan Yakub Solon bersama petinggi PDIP di ruang kerjanya. Ini memunculkan dugaan keterkaitan yang tidak diinginkan.
“Dasar kuat yang membuat kami menyampaikan hal ini. Karena terbukti dengan adanya beredar foto Bapak Yakub Solon bersama petinggi PDIP di ruang kerjanya, ” katanya.
Baca Juga : Megawati Soekarnoputri Merangkap Jabatan Sekjen PDIP
Aktivis Mamasa memegang teguh prinsip bahwa PJ Bupati Mamasa haruslah seorang yang netral dan tidak memiliki afiliasi dengan Partai Politik, untuk menjaga integritas dan kewibawaan dalam menjalankan pesta demokrasi pada tahun 2024
“Hal lain kami juga mendesak ke ke komisi ASN untuk segera memberikan punishman kepada bapak Yakub Solon yang diduga melanggar kode etik sebagai ASN,” lanjutnya.
Selain menolak penunjukan Yakub Solon, Koalisi Aktivis Mamasa juga mendesak Komisi ASN untuk segera mengambil tindakan terhadap Yakub Solon yang diduga melanggar kode etik ASN.
Baca Juga : Prabowo Sebut Gerindra dan PDIP Adik Kakak
Meskipun masih memiliki status aktif sebagai ASN di lingkup Pemprov Sulbar, aturan yang jelas mengatur bahwa ASN tidak boleh terlibat dalam pendekatan terhadap partai politik terkait pengusulan diri mereka atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.
Koalisi Aktivis Mamasa telah merencanakan aksi unjuk rasa sebagai bentuk tuntutan mereka, dengan empat poin tuntutan utama:
(1) Menolak PJ Bupati Mamasa yang memiliki afiliasi dengan Parpol;
Baca Juga : Heboh PDIP Vs Menteri Koperasi Budi Arie
(2)Mendesak PJ Gubernur dan DPRD untuk segera mencabut rekomendasi usulan atas nama Yakub Solon;
(3)Mendesak Kemendagri untuk menolak penunjukan PJ Bupati Mamasa yang diduga terkait partai politik, karena hal ini dianggap dapat menciderai marwah pesta Demokrasi 2024 yang haruslah murni dari kepentingan politik;
(4) Mendesak Komisi ASN di Jakarta untuk segera memanggil Yakub Solon yang diduga terlibat dengan salah satu parpol dalam upaya kepentingan politik, sebagai bukti diindikasikannya pelanggaran etika ASN.
Tambrin menegaskan bahwa jika tuntutan ini tidak diindahkan atau dipertimbangkan, mereka siap untuk melakukan aksi demonstrasi di Jakarta, khususnya di depan Kemendagri dan Komisi ASN.
Terakhir, perlu dicatat bahwa beredar di media sosial foto Yakub Solon bersama petinggi Partai Politik Parpol (PDIP), yang semakin memperkuat keraguan terkait keterkaitannya dengan PDIP. ***
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
