HARIAN.NEWS, SINJAI – Aktivis Organisasi non-Pemerintah (NGO) mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai
untuk bersikap transparan dalam proses pemberian izin kepada investor.
Mereka menilai, keterbukaan informasi menjadi langkah penting agar investasi yang masuk tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan.
Melalui media, Musadaq, mengingatkan bahwa Pemkab Sinjai tidak boleh memberikan “karpet merah” kepada investor yang berpotensi atau terbukti mempermainkan aturan.
“Aturan perizinan itu untuk ditaati, bukan untuk dinegosiasikan. Pemkab harus tegas menegakkan regulasi tanpa pandang bulu,” kata eks petinggi Komisi Pemantau Legislatif (Kopel) itu.
Dikatakannya, praktik longgarnya pengawasan dan ketertutupan informasi sering menjadi celah bagi investor nakal untuk mengabaikan kewajiban hukum dan lingkungan.
Hal ini dapat berdampak buruk, seperti kerusakan ekosistem, konflik lahan, hingga kerugian ekonomi bagi masyarakat setempat.
Dirinya berharap Pemkab Sinjai memastikan seluruh proses perizinan sesuai prosedur, terbuka untuk publik, dan melibatkan partisipasi masyarakat.
Dengan demikian, investasi yang masuk benar-benar membawa manfaat dan tidak menjadi beban di masa depan.
“Saya kira ini perlu disikapi dengan tegas oleh Pemkab Sinjai dan konsisten menerapkan aturan perizinan, Pemkab Sinjai tidak boleh memberikan karpet merah kepada investor jika mereka (Investor ) mau mempermainkan aturan.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
