HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar memperkenalkan inovasi digital Lontara+ kepada peserta Australia Awards Short Course: Governance and Public Policy Making for Subnational Governments (Aceh and Eastern Indonesia) sebagai praktik baik transformasi digital dalam pelayanan publik.
Kunjungan tersebut berlangsung di Makassar Virtual Economic Center (MARVEC), Gedung Makassar Government Center (MGC), Rabu (5/8/2026). Sebanyak 27 peserta dari sejumlah kementerian dan 12 provinsi mengikuti kegiatan tersebut untuk mempelajari penerapan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi di Kota Makassar.
Peserta berasal dari Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Keuangan, serta perwakilan daerah dari Aceh, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo, Kalimantan Utara, Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem, mengatakan kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi Pemkot Makassar untuk berbagi pengalaman dalam membangun pemerintahan yang adaptif melalui pemanfaatan teknologi digital.
“Kami merasa terhormat dapat menjadi lokus kunjungan ini. Transformasi digital yang kami lakukan bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan,” ujar Roem.
Dalam sesi bertajuk “Digital Insight, Better Governance”, Roem memaparkan pengembangan Makassar Super Apps Lontara+ yang diluncurkan pada 27 Juli 2025 sebagai upaya mengintegrasikan berbagai layanan publik dalam satu platform.
Ia menjelaskan, sebelum Lontara+ diterapkan, Pemerintah Kota Makassar memiliki 358 aplikasi layanan milik perangkat daerah yang berjalan secara terpisah. Kondisi tersebut menyebabkan layanan tidak terintegrasi dan menyulitkan pemerintah dalam memantau aspirasi masyarakat secara menyeluruh.
“Melalui Lontara+, berbagai layanan kini terintegrasi dalam satu aplikasi sehingga masyarakat lebih mudah mengakses layanan publik,” jelasnya.
Roem menyebut, sejak periode Juli 2025 hingga Agustus 2026, Lontara+ menerima 25.219 laporan masyarakat dengan 22.663 laporan telah diselesaikan atau mencapai tingkat penyelesaian 89,9 persen.
Selain itu, evaluasi pengguna menunjukkan mayoritas masyarakat menilai aplikasi tersebut memberikan kemudahan akses layanan, meningkatkan transparansi, serta mempercepat penanganan aduan.
Menurut Roem, keberhasilan implementasi Lontara+ menjadi salah satu bukti bahwa digitalisasi dapat memperkuat hubungan pemerintah dengan masyarakat melalui pelayanan yang lebih cepat, terbuka, dan berbasis data.
Selain Lontara+, peserta Australia Awards juga diperkenalkan dengan layanan kegawatdaruratan Call Center 112 serta fungsi MARVEC sebagai pusat analisis data Kota Makassar.
Melalui MARVEC, pemerintah dapat memantau berbagai indikator kota secara real time, mulai dari kondisi lalu lintas, pelayanan pajak, hingga pelaksanaan program strategis pemerintah daerah sebagai dasar pengambilan keputusan.
Course Leader Australia Awards Short Course, Rachel Nolan, mengapresiasi sistem digital yang dikembangkan Pemerintah Kota Makassar. Ia menilai Lontara+ dan ekosistem digital Makassar menjadi contoh bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memperkuat pelayanan publik.
“Saya sangat terkesan dengan pusat pemerintahan Makassar yang baru serta sistem teknologi yang digunakan dalam merespons keluhan masyarakat. Penting bagi warga mengetahui bahwa pemerintah mendengarkan dan peduli terhadap kebutuhan mereka,” ujar Rachel.
Ia menambahkan, sistem digital yang diterapkan Makassar memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan laporan sekaligus membantu pemerintah mengelola sumber daya secara lebih efektif.
Menurutnya, ketersediaan data yang berkualitas akan membantu pemerintah mengambil keputusan yang lebih tepat dalam meningkatkan berbagai sektor, mulai dari layanan dasar, pendidikan, hingga pembangunan kota.
Melalui kunjungan tersebut, Pemerintah Kota Makassar berharap pengalaman transformasi digital yang dikembangkan dapat menjadi referensi bagi daerah lain dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan responsif.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
