Logo Harian.news

Buku ‘Politik Jatah Preman’ Dibedah Departemen Politik FISIP Unhas

Editor : Redaksi Kamis, 29 Mei 2025 13:10
Departemen Ilmu Politik, FISIP Universitas Hasanuddin menggelar kuliah tamu dengan menghadirkan peneliti dan penulis buku "Politik Jatah Preman", Ian Douglas Wilson, Rabu (28/5/2025). Dok. Ist
Departemen Ilmu Politik, FISIP Universitas Hasanuddin menggelar kuliah tamu dengan menghadirkan peneliti dan penulis buku "Politik Jatah Preman", Ian Douglas Wilson, Rabu (28/5/2025). Dok. Ist

HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin menggelar kuliah tamu dengan menghadirkan peneliti dan penulis buku “Politik Jatah Preman”, Ian Douglas Wilson, Rabu (28/5/2025).

Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Departemen Politik dengan penerbit Marjin Kiri dalam rangka perayaan 20 tahun Marjin Kiri dalam karyanya menerbitkan buku bacaan kritis di bidang sosial, ekonomi, politik, sastra dan sejarah.

Dalam kesempatan tersebut, Wilson membedah isi bukunya yang membahas hubungan antara organisasi massa (ormas), premanisme, dan kekuasaan politik di Indonesia, terutama pasca reformasi.

Baca Juga : Hanua Sinjai: Sejarah dan Budaya dalam Satu Buku

Menurutnya preman dan ormas tidak sekadar pelaku kriminal, tapi bagian dari sistem politik informal. Mereka menjalin relasi saling menguntungkan dengan politisi, aparat keamanan, dan pengusaha

“Dalam konteks ini saya tidak memandang bahwa preman itu adalah sesuatu yang berdiri di luar negara tetapi preman adalah bagian dari negara itu sendiri,” ujar Wilson.

Dosen Murdoch University ini juga menjelaskan bahwa negara dalam konteks ini bukan dipandang sebagai sebuah institusi melainkan sebuah relasi kuasa.

Baca Juga : Prodi Ilmu Komunikasi Unismuh Makassar Buka Pendaftaran Jalur RPL, Peluang Emas Tenaga Penyuluh dan Kehumasan Raih Gelar Sarjana

Menurut Wilson kekerasan yang dijalankan oleh ormas-ormas preman adalah bagian dari praktik politik yang “normal” di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih dijalankan lewat logika informal dan patronase, bukan semata institusi formal.

Wilson juga menyoroti bagaimana demokratisasi tidak serta-merta menghapus kekerasan politik. Justru, dalam konteks desentralisasi dan politik elektoral, kekuatan preman digunakan untuk mobilisasi massa, intimidasi lawan politik, dan pengamanan proyek bisnis.

Kuliah ini digelar secara hybrid dan dan dihadiri oleh mahasiswa dan dosen dari berbagai latar belakang.

Baca Juga : Gelar Diskusi Buku “Menggugat Politik Perlindungan Anak” di Kolong Fly Over Km 4 Makassar

Baca berita lainnya Harian.news di Google News

Redaksi Harian.news menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: [email protected]

Follow Social Media Kami

KomentarAnda