HARIAN.NEWS, MAKASSAR — Banyak orang lantang mengaku sebagai pejuang demokrasi. Menyuarakan kebebasan dan keadilan. Mereka berbicara tentang hak berpendapat, keterbukaan, serta suara rakyat.
Ironis tidak sedikit yang sebenarnya hanya memperjuangkan ego pribadi atau kepentingan kelompoknya.
Baca Juga : Saat Mimbar Dijual Mahal dan Perempuan Dihina Murah
Pendapat diterima ketika sejalan dengan pemikiran mereka, tetapi ditolak saat menghadapi perbedaan. Akhirnya, yang diperjuangkan bukan lagi nilai kebersamaan dan kepentingan umum, melainkan pembenaran atas sudut pandang pribadi.
Sistem pemerintahan yang memberi kekuasaan kepada rakyat bukan hanya soal kebebasan berbicara, tetapi juga tentang kedewasaan dalam menerima perbedaan.
Dalam sistem ini, masyarakat memiliki hak memilih pemimpin, menyampaikan pendapat, serta ikut menentukan arah negara melalui pemilu, lembaga perwakilan, dan kebebasan sipil yang dijamin hukum.
Baca Juga : Perempuan itu Akhirnya Ditumbangkan
Ada beberapa prinsip utama yang menjadi fondasi demokrasi, pemilu yang bebas dan berkala, kebebasan pers dan berpendapat, supremasi hukum yang berlaku bagi semua orang, pembagian kekuasaan agar tidak terpusat pada satu pihak, serta perlindungan terhadap hak-hak minoritas.
Nilai-nilai inilah yang menjaga kehidupan bernegara tetap sehat dan tidak berubah menjadi alat kepentingan segelintir pihak.
Meski demikian, sistem ini bukan sesuatu yang sempurna. Berbagai tantangan seperti politik uang, penyebaran hoaks, polarisasi, hingga penyalahgunaan kekuasaan masih sering terjadi.
Baca Juga : Ketika yang Diulang Dianggap Benar dalam Kekuasaan, Algoritma, dan Perang Persepsi
Karena itu, dibutuhkan kedewasaan berpikir, etika politik, dan tanggung jawab moral dari seluruh elemen masyarakat. Kebebasan tanpa tanggung jawab hanya akan melahirkan kekacauan, sedangkan kekuasaan tanpa kontrol dapat membuka jalan bagi kesewenang-wenangan.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
