HARIAN.NEWS, JAKARTA – Wacana pembentukan koalisi permanen antarpartai politik kembali mengemuka setelah Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menyatakan usulan tersebut boleh dipertimbangkan, meski belum ada keputusan final.
Pernyataan itu dinilai memunculkan dinamika baru di antara partai-partai pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pengamat politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, menilai sikap Surya Paloh masih bersifat normatif dan penuh kalkulasi.
Baca Juga : Dorong Hemat BBM, Pengamat Usul ASN Wajib Gunakan Transportasi Umum
“Pernyataan itu menunjukkan bahwa NasDem membuka ruang untuk konsolidasi, tetapi belum ingin mengunci komitmen jangka panjang. Ini langkah menjaga fleksibilitas politik,” ujar Arifki, Sabtu (21/2/2026).
Menurutnya, dalam sistem multipartai seperti Indonesia, istilah “koalisi permanen” tidak sesederhana dukungan jangka panjang kepada pemerintah. Koalisi yang dikunci terlalu dini justru berpotensi mempersempit ruang manuver partai menjelang Pilpres 2029.
“Stabilitas memang penting bagi pemerintahan. Namun partai tetap harus memperhitungkan masa depan elektoralnya. Koalisi permanen berarti ada konsekuensi terhadap peluang pencalonan presiden dan wakil presiden,” katanya.
Baca Juga : Tawarkan Ambang Batas 7 Persen, Pengamat Nilai NasDem Tekan Peluang PSI di Pemilu 2029
Arifki menjelaskan, di satu sisi koalisi permanen dapat memperkuat konsolidasi kekuasaan dan meminimalkan gesekan politik. Namun di sisi lain, hal tersebut berpotensi mengurangi dinamika dan ruang manuver politik partai menjelang Pilpres 2029.
“Kalau mayoritas partai besar berada dalam satu blok permanen, maka kontrol politik bisa berkurang. Tantangannya NasDem atau partai lain yang belum mendukung takut terkunci, terutama dalam penetuan cawapres Prabowo di Pilpres 2029,” ujarnya.
Ia juga menilai sejumlah partai menghadapi dilema strategis. Partai Demokrat, misalnya, disebut berada dalam posisi yang tidak mudah apabila harus mengunci dukungan terlalu awal, karena tak ada jaminan AHY untuk menjadi cawapres. Begitu pula dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang masih dinilai mempertimbangkan figur dengan efek elektoral kuat seperti Anies Baswedan.
Baca Juga : Setahun MULIA Memimpin: Realisasi Janji dan Kepercayaan Publik
Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga dinilai memiliki kepentingan menjaga peluang politiknya sendiri. Jika masuk dalam skema koalisi permanen, ruang manuver elite dan kader potensial menuju kontestasi mendatang bisa menjadi lebih terbatas.
Menurut Arifki, apabila koalisi permanen benar-benar terbentuk, partai-partai harus siap menerima konsekuensi atas keputusan figur yang diusung pada Pilpres 2029, termasuk terkait posisi calon wakil presiden.
“Koalisi permanen bisa menciptakan stabilitas, tetapi juga memicu kompetisi internal yang lebih intens. Pertarungan politik bisa bergeser dari antar-koalisi menjadi di dalam koalisi itu sendiri,” jelasnya.
Baca Juga : Pengaruh Jokowi Dinilai Jadi Magnet Migrasi Kader ke PSI
Ia menambahkan, pada akhirnya wacana koalisi permanen akan sangat ditentukan oleh kepentingan strategis masing-masing partai dan perkembangan situasi politik ke depan.
“Dalam politik, momentum dan kepentingan selalu menjadi faktor utama. Selama koalisi dianggap memberi manfaat kekuasaan dan elektoral, peluangnya terbuka. Namun jika dirasa membatasi, saya melihat partai-partai akan melakukan evaluasi,” pungkas Arifki.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
