HARIAN.NEWS,JAKARTA– Film dokumenter investigatif bertajuk Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita akhirnya dapat diakses publik secara resmi. Peluncuran dilakukan melalui platform YouTube pada Jumat (22/5/2026) malam, menandai berakhirnya spekulasi seputar status penayangan karya yang menuai kontroversi ini.
Pengumuman perilisan disampaikan Ekspedisi Indonesia Baru melalui akun X @idbaruid. Langkah ini diambil untuk memberikan akses tontonan yang legal dan melindungi hak cipta dari potensi pembajakan yang marak beredar.
Dokumenter berdurasi 95 menit ini merupakan hasil kolaborasi lima lembaga: Watchdoc Documentary, Greenpeace Indonesia, Jubi TV, Bentala Rakyat, dan Ekspedisi Indonesia Baru. Untuk memaksimalkan jangkauan, film ini ditayangkan serentak di kanal YouTube resmi masing-masing lembaga produser.
Baca Juga : APK Indonesia Gelar Nobar dan Diskusi Film Pesta Babi
Duet sutradara Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Jehan Paju Dale mengarahkan kamera mereka ke Papua Selatan, khususnya Kabupaten Merauke, Boven Digoel, dan Mappi. Fokus utama: mengungkap dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) terhadap masyarakat adat dan konflik lahan yang menyertainya.
Sebelum peluncuran resmi, versi film yang tidak sah telah beredar di berbagai platform digital. Ekspedisi Indonesia Baru pun mengeluarkan imbauan agar masyarakat waspada terhadap tautan atau unggahan anonim yang tidak jelas sumbernya.
“Masyarakat diminta melaporkan akun-akun yang menyebarkan konten ilegal tersebut demi melindungi hak cipta dan integritas karya,” tulis pernyataan resmi tim.
Baca Juga : Pesta Babi, Ruang Sipil, dan Cara Baru Kekuasaan Membentuk Kesadaran
Perjalanan Pesta Babi menuju layar publik tidak mulus. Sejumlah agenda nobar (nonton bareng) di berbagai daerah dilaporkan mengalami pembubaran oleh pihak tertentu. Insiden ini memicu perdebatan tentang kebebasan berekspresi dan hak masyarakat atas informasi.
Meski demikian, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan tidak ada larangan resmi terhadap pemutaran film tersebut. Namun, ia menilai judul film berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat majemuk.
Baca Juga : AJI Makassar Nobar Pesta Babi, Bongkar Krisis Ruang Hidup Masyarakat Adat Papua
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
