HARIAN.NEWS – Kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi. Yang mengirimkan siswa bermasalah ke barak TNI menuai pro dan kontra.
Komnas HAM dalam tanggapannya tidak setuju dengan ide Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi yang mengirim siswa ‘nakal’ untuk didik di barak militer oleh anggota TNI.
Baca Juga : TNI Siapkan 514 Batalyon Teritorial di Setiap Kabupaten
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menilai bahwa kebijakan yang dikeluarkan Dedi Mulyadi tersebut keliru, hingga perlu dilakukan upaya peninjauan kembali.
Dengan tegas Ketua Komnas HAM tersebut mengatakan bahwa untuk melakukan pendidikan kewarganegaraan, bukan menjadi kewenangan TNI.
Atnike menjelaskan bahwa jika adanya kunjungan siswa ke institusi seperti TNI dalam rangka pengenalan karier mungkin masih dapat diterima, namun jika siswa tersebut sampai diminta mengikuti pendidikan terentu, terlebih yang sifatnya sebagai hukuman, maka hal tersebut dinilai menyalahi aturan hukum.
Baca Juga : Anggota DPR RI Deng Ical Kecam Serangan Israel Tewaskan Prajurit TNI: Negara Harus Hadir
Diketahui, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi telah mengeluarkan kebijakan terkait pendidikan siswa yang dinilai bermasalah di barak TNI, yang menurutnya bagian dari program pendidikan karakter.
Rencana Gubernur Jabar Dedi Mulyadi untuk mengirimkan sejumlah siswa bermasalah ke barak TNI tersebut dimulai pada 2 Mei 2025 atau bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
