HARIAN.NEWS – Kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi. Yang mengirimkan siswa bermasalah ke barak TNI menuai pro dan kontra.
Komnas HAM dalam tanggapannya tidak setuju dengan ide Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi yang mengirim siswa ‘nakal’ untuk didik di barak militer oleh anggota TNI.
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menilai bahwa kebijakan yang dikeluarkan Dedi Mulyadi tersebut keliru, hingga perlu dilakukan upaya peninjauan kembali.
Baca Juga : HUT ke-78, Korpasgat Gelar Donor Darah Serentak di 13 Wilayah dengan Target 5.000 Kantong
Dengan tegas Ketua Komnas HAM tersebut mengatakan bahwa untuk melakukan pendidikan kewarganegaraan, bukan menjadi kewenangan TNI.
Atnike menjelaskan bahwa jika adanya kunjungan siswa ke institusi seperti TNI dalam rangka pengenalan karier mungkin masih dapat diterima, namun jika siswa tersebut sampai diminta mengikuti pendidikan terentu, terlebih yang sifatnya sebagai hukuman, maka hal tersebut dinilai menyalahi aturan hukum.
Diketahui, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi telah mengeluarkan kebijakan terkait pendidikan siswa yang dinilai bermasalah di barak TNI, yang menurutnya bagian dari program pendidikan karakter.
Baca Juga : Dual-Location Smart Classroom Solusi Kesenjangan Pendidikan di Daerah
Rencana Gubernur Jabar Dedi Mulyadi untuk mengirimkan sejumlah siswa bermasalah ke barak TNI tersebut dimulai pada 2 Mei 2025 atau bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
