Tentang Bupati yang Memikul Beban di Antara Dua Langit
HARIAN.NEWS,GOWA – Di ruang kerja yang lampunya sering lebih lama menyala daripada rumahnya sendiri, seorang kepala daerah duduk dalam diam yang tidak pernah benar-benar tenang. Di mejanya, berkas-berkas bertumpuk seperti musim yang tak kunjung selesai.
Baca Juga : Gowa Darurat atau Darurat Akal Sehat?
Angka-angka berderet rapi, tetapi di kepalanya yang berdenyut bukan angka—melainkan wajah-wajah. Wajah petani yang tanahnya mulai retak. Wajah pengguna jalan yang bertaruh bahaya di antara lumpur, debu dan lobang, Wajah ibu yang menahan cemas karena anaknya belum mendapat pekerjaan. Wajah warga yang datang dengan harapan sederhana: air yang bersih, layanan kesehatan yang memadai dan sedikit rasa ingin diperhatikan.
Namun di waktu yang sama, dari arah yang jauh dari pusat kekuasaan yang tak berdebu oleh tanah kampung datanglah kebijakan. Ia turun seperti hujan, tetapi tidak selalu membasahi tanah yang tepat. Ia membawa istilah-istilah yang terasa asing di telinga rakyat: efisiensi anggaran, optimalisasi program, prioritas nasional.
Dan kepala daerah itu, seperti seseorang yang berdiri di antara dua langit, tak bisa sepenuhnya memilih ke mana ia harus menengadah. Ia tidak bisa menolak langit di atasnya karena di situlah garis kewenangan digambar. Namun ia juga tak mungkin memalingkan wajah dari bumi di bawahnya karena di situlah ia berpijak, dan di situlah ia dipilih.
Baca Juga : Menjelang Senja Pengabdian
Di antara dua itu, ia belajar menahan diri. Efisiensi, kata mereka, adalah jalan menuju tata kelola yang lebih baik. Tapi di tangan kepala daerah, efisiensi sering kali terasa seperti memilih luka mana yang harus diprioritaskan untuk disembuhkan.
Mengurangi anggaran bukan hanya memotong angka. Ia adalah memutus sebagian harapan. Dan setiap kali ia menandatangani pengurangan itu, sesungguhnya ia sedang berdialog dengan nuraninya sendiri.
“Apakah ini masih adil?”
“Apakah ini masih berpihak?”
Baca Juga : Wajah yang Dicuri Dari Kebenaran
Tidak semua orang melihat pergulatan batin seorang kepala daerah seperti itu.
Di luar sana, masyarakat hanya melihat hasil akhir. Ketika bantuan berkurang, yang disalahkan adalah pemerintah daerah. Ketika proyek tertunda, yang disorot adalah kepala daerah. Ketika jalan rusak dan berlobang yang disalahkan adalah kepala daerah. Ia menjadi wajah paling dekat dari kebijakan yang sering kali lahir jauh dari jangkauan tangannya.
Namun ia tidak mengeluh. Karena ia tahu, menjadi kepala daerah bukan soal kenyamanan. Ia adalah tentang kesediaan untuk disalahpahami, demi tetap menjaga sesuatu yang lebih besar, yakni kehadiran negara di tengah-tengah rakyatnya.
Baca Juga : Tidak Mungkin Ada Asap Kalau Tidak Ada Api
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
