HARIAN.NEWS, JAKARTA – Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, E. Aminudin Aziz, melontarkan kritik pedas terhadap kondisi banyak perpustakaan sekolah dan umum di Tanah Air. Dengan nada prihatin, ia menggambarkan perpustakaan yang seharusnya menjadi pusat literasi justru berubah menjadi ruang sepi yang lebih banyak dihuni “jin” ketimbang manusia.
“Yang jaga perpustakaan juga ikut senang karena yang datang bukan hanya jin, tapi manusia. Tidak menunggu jin beranak pinak,” seloroh Aminudin dalam dialog media di Jakarta, Selasa (12/5), menyindir realitas pahit dunia literasi Indonesia.
Aminudin mengakui bahwa perpustakaan masih dipersepsikan negatif oleh masyarakat. Tempat ini dianggap sebagai ruang penyimpanan buku yang sunyi, bahkan mengerikan. Stigma ini merembet hingga ke petugas perpustakaan yang seolah mendapat “kutukan” saat ditugaskan di sana.
Program-program literasi yang pernah dicanangkan pun banyak yang menguap di tengah jalan. Salah satunya adalah gerakan membaca 15 menit sebelum masuk kelas yang sempat digalakkan namun lama-kelamaan hilang tanpa jejak.
“Ada program yang selama ini didengungkan tapi tidak pernah terjadi secara kontinyu. Misalnya, membaca 15 menit sebelum masuk kelas. Tapi lama kelamaan hilang lagi,” kenang Aminudin.
Baca Juga : Bimtek Perpustakaan Digital Bulukumba: Desa Jadi Ujung Tombak Literasi
Untuk memutus mata rantai ini, Aminudin menawarkan solusi konkret. Gerakan mencintai perpustakaan harus dimulai dari bangku sekolah dengan mengubah paradigma pembelajaran.
“Jadi bukan buku yang dibawa ke ruang kelas, tapi murid masuk ke perpustakaan,” tegasnya.
Langkah ini dinilai strategis untuk membangun ekosistem literasi yang berkelanjutan. Dengan membawa siswa langsung ke perpustakaan, interaksi antara pengunjung dan ruang baca akan terbangun secara alami. Petugas perpustakaan pun akan merasa dihargai karena ada aktivitas nyata yang terjadi.
Baca Juga : Bupati Paris Yasir Resmikan Reading Corner SDN 20 Bangkala
Di sisi lain, Aminudin menyoroti masalah transparansi penggunaan anggaran. Pemerintah sebenarnya telah mengalokasikan 10 persen dari Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) khusus untuk pembelian buku non-teks. Namun, data terkait realisasi penggunaan dana ini sangat sulit dilacak.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
