HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Serangkaian peristiwa kekerasan, mulai dari penyiraman air keras hingga penikaman terhadap pejabat publik, tidak lagi bisa dipandang sebagai kriminalitas biasa. Ia mencerminkan gejala yang lebih dalam, bergesernya cara menyelesaikan konflik dari jalur hukum dan etika menuju kekerasan dan intimidasi.
Ketika dugaan keterlibatan oknum aparat dan praktik premanisme ikut muncul, situasinya menjadi semakin serius karena menyentuh fondasi kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Baca Juga : Polemik Haji 2026 : Kebijakan Ada Tapi Ketenangan Jemaah Masih Dipertanyakan
Rasa aman adalah hak dasar warga. Namun, ketika kekerasan terjadi di ruang publik, bahkan menyasar figur yang memiliki posisi politik, pesan yang sampai ke masyarakat sangat jelas “tidak ada yang benar-benar aman”.
Dari sini, ketakutan terbentuk, bukan hanya secara fisik, tetapi juga psikologis. Orang menjadi ragu untuk bersuara, enggan terlibat dalam proses politik, demi keselamatan diri.
Fenomena ini juga memperlihatkan bagaimana dendam, kepentingan, dan kekuasaan bisa berkelindan. Politik yang seharusnya menjadi arena adu gagasan dan solusi justru berubah menjadi ajang adu kekuatan.
Baca Juga : Swasembada untuk Siapa? Ketika Petani Batang Jeneponto Gagal Panen karena Kekeringan
Istilah “wani piro” menjadi simbol betapa nilai dan prinsip dapat tergantikan oleh transaksi dan keberanian semu yang dibungkus kekuasaan. Dalam kondisi seperti ini, kekerasan bukan lagi penyimpangan, melainkan dianggap sebagai alat.
Lebih mengkhawatirkan lagi adalah munculnya figur-figur sebagai negarawan, bahkan “pahlawan kemanusiaan” di satu sisi namun justru melontarkan retorika penuh kemarahan.
Tanpa disadari, cara bicara seperti ini justru menampakkan kualitas diri yang rapuh, bukan kuat. Kata-kata yang seharusnya menenangkan malah memanaskan, yang seharusnya menyatukan malah memecah.
Baca Juga : Jangan Tunggu Anak Siap, Sistemnya yang Harus Siap
Ibarat seseorang yang bercanda atau mengaku membawa bom di dalam pesawat. Atau mungkin berteriak kebakaran dalam gedung bioskop. Atas nama demokrasi dan kebebasan berbicara?
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
