HARIAN.NEWS, MAKASSAR -Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menyatakan optimisme terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025. Ia menilai, stabilnya struktur pemerintahan pasca transisi politik 2024 akan menjadi momentum penting untuk mempercepat kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya dalam sektor pajak dan retribusi.
“Target PAD 2025 harus lebih tinggi. Apalagi dengan rotasi dan pengisian jabatan kosong yang dilakukan Wali Kota Munafri Arifuddin, saya yakin kinerja akan jauh lebih dahsyat,” ujar Supratman, Senin (31/6/2025).
Politisi Partai NasDem itu menyebut tahun 2024 sebagai masa transisi yang cukup berat bagi banyak OPD, lantaran sejumlah jabatan strategis masih diisi oleh pejabat sementara atau belum definitif. Kondisi tersebut berdampak pada stagnasi pengelolaan PAD.
“OPD penghasil PAD seperti dinas pajak tidak bisa maksimal tahun ini. Maka 2025 harus dimulai dengan mesin baru dan semangat baru,” tegasnya.
Pemerintah Kota Makassar mencatat realisasi PAD 2024 sebesar Rp1,9 triliun atau sekitar 90 persen dari target Rp2,1 triliun. Meskipun belum mencapai target, DPRD tetap memberikan apresiasi atas capaian tersebut di tengah keterbatasan struktural pemerintahan.
Ke depan, DPRD mendorong agar Pemkot Makassar tidak hanya berfokus pada capaian nominal, tetapi juga memperkuat efektivitas, transparansi, dan efisiensi dalam proses pemungutan PAD. Formasi baru di jajaran pimpinan OPD diharapkan dapat mempercepat penerapan pola kerja yang lebih progresif.
“Tidak ada waktu untuk adaptasi lama-lama. Pejabat baru harus langsung tancap gas dengan program konkret,” tegas Supratman.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan dan pelaporan PAD melalui pemanfaatan teknologi informasi.
“Digitalisasi bukan hanya untuk efisiensi, tapi juga untuk akuntabilitas. Transparansi harus jadi standar,” tambahnya.
Selain fokus pada peningkatan pendapatan, DPRD Makassar turut mendorong efisiensi belanja daerah agar postur APBD lebih sehat dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Jangan sampai pendapatan naik, tapi belanja tetap boros. Harus ada pembangunan yang benar-benar terasa oleh masyarakat,” ujar Supratman.
Ia menutup dengan menegaskan pentingnya mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat dengan mengoptimalkan potensi PAD lokal di sektor-sektor strategis.
“Kemandirian fiskal daerah harus menjadi arah pembangunan ke depan,” pungkasnya.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
