HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Ketua DPD I Golkar Sulsel, Taufan Pawe (TP) kembali menegaskan, penetapan calon usungan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sulsel dan posisi pimpinan dewan dilakukan tanpa mahar politik.
Hal tersebut ia tegaskan usai menghadiri Open House Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Kamis, 11 April 2024 malam.
Baca Juga : Pedagang Losari Tolak Relokasi Sepihak, DPRD Makassar Siapkan RDP
Taufan Pawe mengatakan, dibawah kepemimpinannya, proses usungan cakada Golkar dan posisi pimpinan dewan secara trasnparan dan akuntabel.
Sehingga dirinya menegaskan para bakal calon dan legislatif terpilih untuk tidak percaya ‘makelar’ yang menjanjikan posisi tertentu namun menggunakan mahar politik.
“Saya tegaskan penetapan cakada usungan Golkar atau penempatan posisi pimpinan dewan dilakukan tanpa mahar politik. Lapor saya jika ada minta bayar-bayaran,” tegas Taufan Pawe kepada media.
Baca Juga : Hari Jadi Sinjai ke 462 Berlangsung Secara Khidmat di DPRD
Mantan Wali Kota Parepare dua periode ini menejalaskan, semua DPD II menjaring sendiri siapa saja Cakada yang dijagokan di daerah masing-masing. Dalam menentukan Cakada, Golkar tetap mempertimbangkan hasil survei.
Pada dasarnya, Partai Golkar tetap memprioritaskan kader. Jikalau ada figur eksternal, penjaringannya harus transparan dan akuntabel.
“Nantinya saya buatkan matriks di depan ketua umum (Airlangga Hartarto) bahwa ini yang layak. Karena persoalan layak dalam Pilkada, bukan hanya kesiapan lahirnya mau jadi bupati, mau jadi walikota, tetapi harus ada kesiapannya. Harus lahir batin,” tuturnya.
Baca Juga : Didampingi PDAM, Ismail Serap Aspirasi Soal Air Bersih di Rappojawa
Dirinya kembali menegaskan, jika dirinya ingin menciptakan iklim Pilkada di Sulsel dan proses berorganisasi di Golkar Sulsel secara trasnparan dan akuntabel.
“Saya ingin menghadirkan dan menciptakan transparansi dalam Pilkada. Jadi tidak ada istilah mahar, tidak ada istilah bayar-bayar. Apalagi biasanya untuk menentukan saja pimpinan DPRD kabupaten/kota, terkadang harus dengan pendekatan-pendekatan pragmatis,” tegasnya.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
