HARIAN.NEWS, JAKARTA – Konflik internal PKB yang melibatkan PBNU sepertinya masih akan berkepanjangan. Sebelumnya Fungsionaris DPP PKB yang merupakan pendukung PBNU berencana mengelar muktamar tandingan di Jakarta. Namun rencana ini urung terlaksana.
Eks Sekjen PKB Lukman Edy menuturkan bahwa Muktamar tandingan PKB yang semula Ia umumkan akan digelar di Jakarta pada tanggal 2-3 September akan ditunda sembari menunggu arahan selanjutnya dari PBNU.
“Ditunda sampai ada arahan PBNU,” kata Lukman, dikutip harian.news, dari kumparan, Senin (2/9/2024).
Baca Juga : Arahan DPW PKB Sulsel: Semua Aleg dan Pengurus Wajib Hadir di Tengah Rakyat
Ia menegaskan bahwa pelaksanaan Muktamar tandingan tetap akan digelar di Jakarta.
“Tapi yang jelas di Jakarta,” ujarnya.
Lukman menambahkan bahwa pihaknya telah bertemu dengan PBNU untuk melaporkan dan menyerahkan dokumen untuk dipertimbangkan.
Baca Juga : Tayangan TV yang Lukai Hati, Komisi I DPR RI dari PKB Angkat Suara
“Kami juga menyatakan kepada PBNU bahwa secara teknis dan materi sudah siap untuk pelaksanaannya,” terang dia.
Ia juga menegaskan bahwa pelaksanaan Muktamar PKB tandingan tetap akan dilakukan.
“Selanjutnya mari kita menunggu arahan dan petunjuk PBNU kapan harus dilaksanakan. Insya Allah dalam waktu dekat akan diputuskan oleh PBNU,” tandas Lukman.
Baca Juga : Ngopi Bareng Jurnalis, Deng Ical Kupas Isu Panas di DPR
Sebelumnya, Sekretaris DPP PKB A Malik Haramain dalam jumpa pers di Hotel Mahagany, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (25/8/2024) dini hari, mengatakan akan menggelar muktamar tandingan PKB.
Dalam jumpa pers ini dihadiri oleh Mantan Sekjen PKB Lukman Edy dan Ketua DPP PKB Bidang Agama dan Dakwah Syaikhul Islam serta sejumlah simpatisan yang mengatasnamakan Tim Penyelamat PKB.
Beberapa pertimbangan mengelar muktamar tandingan adalah mereka menilai Muktamar PKB pada tanggal 24-25 Agustus 2024 tidak sah atau cacat hukum. Hal ini mengingat hasil Mukernas PKB disepakati muktamar digelar usai Pilkada serentak.
Baca Juga : Fraksi PKB Kota Makassar Gelar Program Pendampingan Studi untuk Mahasiswa Konstituen
“Bahwa Muktamar PKB yang diselenggarakan tanggal 24-25 Agustus itu tidak sah atau cacat hukum. Tidak demokratis dan hanya meneguhkan kepentingan serta syahwat politik Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai ketua,” katanya.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
