HARIAN.NEWS, JAKARTA – Pengurus Besar Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa/Pelajar Indonesia Sulawesi Selatan (PB IKAMI Sulsel) mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) segera mengaktifkan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah kepulauan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.
Desakan tersebut disampaikan sebagai bentuk perhatian terhadap pemerataan akses pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Baca Juga : Jelang Musda HKTI Sulsel, Sudaryono Makan Siang Bareng AIA dan Burhanuddin Andi
PB IKAMI Sulsel menilai, wilayah kepulauan dengan tantangan geografis dan keterbatasan akses pelayanan membutuhkan perhatian khusus agar masyarakat dapat merasakan manfaat program nasional secara merata.
Ketua Maritim dan Kelautan PB IKAMI Sulsel, Ukhy Sukirman, mengatakan percepatan aktivasi dapur SPPG di wilayah tersebut penting untuk memastikan masyarakat di kawasan kepulauan tidak tertinggal dalam memperoleh layanan pemenuhan gizi.
“Kami mendorong BGN agar mempercepat proses aktivasi dapur SPPG di wilayah 3T Kabupaten Sinjai. Jangan sampai masyarakat di wilayah yang secara geografis memiliki tantangan akses justru tertinggal dalam memperoleh manfaat program pemenuhan gizi nasional,” ujar Ukhy melalui rilis yang diterima harian.news, Senin (5/10).
Baca Juga : Gubernur Sulsel dan Cicu Dampingi Kunker Kepala BGN di Takalar
Menurutnya, keberadaan dapur SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) tidak sekadar berkaitan dengan distribusi makanan bergizi. Lebih dari itu, program tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan pemenuhan gizi dapat menjangkau masyarakat secara adil, termasuk di daerah kepulauan yang memiliki tantangan transportasi dan distribusi bahan pangan.
Meski demikian, Ukhy menegaskan percepatan aktivasi SPPG tetap perlu memperhatikan kesiapan infrastruktur, standar keamanan pangan, kualitas bahan baku, ketersediaan tenaga pelaksana, serta mekanisme pengawasan dan akuntabilitas.
Hal itu dinilai penting agar setiap dapur SPPG yang diaktifkan mampu memberikan pelayanan secara profesional, berkelanjutan, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan BGN.
Baca Juga : Pergantian Kepala BGN dan Penggeledahan, Kebetulan atau Tidak?
Dorong Pelibatan Ekonomi Masyarakat Lokal
Selain meminta percepatan aktivasi, PB IKAMI Sulsel berharap pengelolaan SPPG di Kabupaten Sinjai turut melibatkan potensi ekonomi masyarakat setempat.
Pengadaan bahan pangan, misalnya, dapat diarahkan untuk menyerap produk petani, nelayan, peternak, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta kelompok usaha lokal sepanjang memenuhi standar kualitas dan ketentuan program.
Baca Juga : Kantor BGN Digeledah Jampidsus, Pegawai Tak Bisa Masuk
Dengan pola tersebut, program MBG diharapkan tidak hanya mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas melalui penguatan rantai pasok pangan lokal.
“SPPG harus menjadi bagian dari ekosistem pembangunan daerah. Selain memenuhi kebutuhan gizi, keberadaannya harus mampu membuka ruang partisipasi masyarakat dan menggerakkan ekonomi lokal,” lanjutnya.
PB IKAMI Sulsel juga mendorong penguatan koordinasi antara BGN, pemerintah daerah, pemerintah desa, tenaga kesehatan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan kesiapan serta keberlanjutan layanan SPPG di wilayah kepulauan.
Menurut Ukhy, penyelenggaraan program di wilayah 3T perlu menggunakan pendekatan yang adaptif terhadap kondisi geografis, ketersediaan bahan pangan, akses transportasi, dan karakteristik sosial masyarakat.
Faktor-faktor tersebut perlu menjadi pertimbangan agar distribusi makanan bergizi dapat berjalan efektif dan pelayanan tidak terhambat oleh kendala yang dihadapi masyarakat kepulauan.
PB IKAMI Sulsel Siap Kawal Program MBG
PB IKAMI Sulsel berharap BGN memberikan perhatian khusus terhadap percepatan aktivasi dapur SPPG di Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, sebagai bagian dari komitmen pemerataan pelaksanaan program MBG secara nasional.
Ukhy menegaskan, masyarakat lokal semestinya tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dilibatkan dalam proses pelaksanaan program, mulai dari penyediaan bahan pangan hingga pengawasan layanan.
“Kami tidak ingin wilayah 3T hanya menjadi objek program. Masyarakat lokal harus menjadi bagian dari proses, mulai dari penyediaan bahan pangan, tenaga kerja, hingga pengawasan. Dengan kolaborasi yang baik, program ini dapat memberikan manfaat yang lebih besar dan berkelanjutan,” tegas Ukhy.
PB IKAMI Sulsel menyatakan siap mengambil peran sebagai mitra kritis dan konstruktif dalam mengawal pelaksanaan program pemenuhan gizi di Sulawesi Selatan, khususnya di wilayah 3T dan kepulauan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai.
Dorongan tersebut diharapkan menjadi perhatian bersama agar program nasional di bidang pemenuhan gizi dapat berjalan tepat sasaran, transparan, berkeadilan, serta menjangkau masyarakat hingga wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pelayanan. (HSN)
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
