HARIAN.NEWS, JENEPONTO – Pemerintah Kabupaten Jeneponto menegaskan komitmennya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih. Langkah ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi dan Pendalaman Risiko Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang digelar di Ruang Rapat Bupati Jeneponto, Senin (27/4/2026).
Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Jeneponto, H. Paris Yasir, SE., MM, bersama Kasatgas 4.2 Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Tribudi Rochmanto. Turut hadir mendampingi, Asisten I Setda Jeneponto Mustakbirin, SH., MH, serta seluruh jajaran Kepala OPD di lingkup Pemkab Jeneponto.
Baca Juga : HUT ke-163 Jeneponto: Ribuan Warga Jalan Santai Bahagia, Doorprize Melimpah
Dalam arahannya, Kasatgas KPK RI Tribudi Rochmanto menekankan bahwa integritas pimpinan adalah kunci utama. Menurutnya, pencegahan korupsi tidak akan maksimal tanpa komitmen kuat dari atasan yang kemudian diikuti oleh seluruh jajaran perangkat daerah.
“Kami berharap Pemkab Jeneponto terus memperkuat sistem pengendalian internal dan meningkatkan transparansi. Sangat penting untuk menutup setiap celah yang berpotensi memicu praktik korupsi,” tegas Tribudi.
Ia juga memaparkan materi krusial mengenai mitigasi risiko di sektor-sektor rawan, seperti:
Proses pengadaan barang dan jasa.
Perencanaan anggaran daerah.
Kualitas pelayanan publik.
Baca Juga : 279 PPPK Jeneponto Dapat Perpanjangan Kontrak, Ini Pesan Bupati Paris
Komitmen Menuju Pemerintahan Berintegritas
Bupati Jeneponto, H. Paris Yasir, menyambut baik asistensi dari KPK ini.
Ia menyatakan bahwa sinergi dengan lembaga antirasuah merupakan prioritas untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan tanpa hambatan birokrasi yang menyimpang.
“Kegiatan ini adalah momentum penting bagi kita semua untuk memperbaiki sistem dan meningkatkan integritas. Tujuannya satu: memberikan pelayanan terbaik yang bersih dan transparan bagi masyarakat Jeneponto,” ujar Paris Yasir.
Baca Juga : Pemkab Jeneponto & BBWS Bersinergi Atasi Masalah Air Irigasi Kelara Kareloe
Rapat koordinasi ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga diisi dengan sesi diskusi interaktif. Tim KPK bersama para kepala perangkat daerah membedah potensi risiko korupsi di tiap instansi serta merumuskan strategi pencegahan yang konkret.
Melalui kolaborasi ini, Pemkab Jeneponto optimistis dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan bebas dari praktik korupsi di masa depan. ***
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
