Logo Harian.news

Pemprov Sulsel Putuskan Kebijakan Antrean di SPBU Sistem Ganjil-Genap

Editor : Redaksi II Minggu, 13 September 2026 19:17
Antrean BBM di SPBU Jalan Perintis Kemerdekaan Kilometer 10 Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea Makassar, Sulsel. Dok Asrul Harian.News
Antrean BBM di SPBU Jalan Perintis Kemerdekaan Kilometer 10 Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea Makassar, Sulsel. Dok Asrul Harian.News

Baca Juga : Belanja Pemerintah Pusat di Sulsel Capai Rp18,15 Triliun

Baca Juga : Momen HUT Sulsel ke-357, Cicu Minta Pemprov Evaluasi Program Pembangunan

 

HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Pemprov melalui Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mendesak Pertamina memberlakukan sistem ganjil-genap pengisian BBM bersubsidi di setiap SPBU di Makassar dan kabupaten/kota se Sulsel.

Baca Juga : Belanja Pemerintah Pusat di Sulsel Capai Rp18,15 Triliun

Baca Juga : Momen HUT Sulsel ke-357, Cicu Minta Pemprov Evaluasi Program Pembangunan

 

Dimana keputusan kebijakan tersebut mulai berlaku hari ini Minggu (13/9/2026) menjadi salah satu solusi untuk mengatasi antrean panjang di SPBU dalam beberapa hari terakhir.

Baca Juga : Belanja Pemerintah Pusat di Sulsel Capai Rp18,15 Triliun

Baca Juga : Momen HUT Sulsel ke-357, Cicu Minta Pemprov Evaluasi Program Pembangunan

 

Baca Juga : Pengamat Ekonomi Tanggapi Antrean BBM Subsidi di Makassar Sejak Oktober 2026

Kebijakan itu tertuang dalam surat bernomor: 670/2478/DESDM terkait Penanganan Antrean Panjang BBM di SPBU Wilayah Sulawesi Selatan yang diteken Plt Kepala Dinas ESDM Sulsel Kasman.

Baca Juga : Belanja Pemerintah Pusat di Sulsel Capai Rp18,15 Triliun

Baca Juga : Momen HUT Sulsel ke-357, Cicu Minta Pemprov Evaluasi Program Pembangunan

 

Surat itu turut ditujukan kepada Executive General Manager Regional Sulawesi PT Pertamina Patra Niaga. Dalam surat Dinas ESDM Sulsel tersebut terdapat lima poin kebijakan yang menjadi solusi penanganan antrean BBM di SPBU. Ketentuan tersebut diminta mulai diberlakukan tanggal 13 hingga 20 September 2026.

Baca Juga : Belanja Pemerintah Pusat di Sulsel Capai Rp18,15 Triliun

Baca Juga : Momen HUT Sulsel ke-357, Cicu Minta Pemprov Evaluasi Program Pembangunan

 

“Iya kebijakan untuk mengurai antrean diberlakukan sistem pengisian berdasarkan pelat nomor kendaraan ganjil genap di seluruh SPBU di Sulawesi Selatan,”ungkap Kasman dalam suratnya, Minggu (13/9/2026).

Baca Juga : Belanja Pemerintah Pusat di Sulsel Capai Rp18,15 Triliun

Baca Juga : Momen HUT Sulsel ke-357, Cicu Minta Pemprov Evaluasi Program Pembangunan

 

Baca Juga : 357 Tahun Sulsel, Gubernur Andi Sudirman: Infrastruktur Kita Percepat

Kebijakan kedua, Pemprov mendorong dilakukan penjadwalan ulang pengisian kendaraan truk agar pengisian BBM untuk kendaraan jenis truk dialihkan pada malam hari. Hal ini untuk mengurangi penumpukan kendaraan besar di jam operasional siang.

Baca Juga : Belanja Pemerintah Pusat di Sulsel Capai Rp18,15 Triliun

Baca Juga : Momen HUT Sulsel ke-357, Cicu Minta Pemprov Evaluasi Program Pembangunan

 

“Kendaraan pribadi hanya diperbolehkan melakukan pengisian BBM subsidi apabila indikator bahan pada odometer menunjukkan 1 bar ke bawah untuk mencegah dan pengisian berulang,” paparnya.

Baca Juga : Belanja Pemerintah Pusat di Sulsel Capai Rp18,15 Triliun

Baca Juga : Momen HUT Sulsel ke-357, Cicu Minta Pemprov Evaluasi Program Pembangunan

 

Pemprov Sulsel turut meminta penertiban personel dan nozel SPBU. SPBU yang tidak melengkapi operator pada setiap nozel agar diberikan sanksi. Apabila sanksi tidak ada perbaikan, pengoperasian SPBU tersebut diambil alih oleh PT Pertamina dan dilakukan evaluasi izin operasionalnya.

Baca Juga : Belanja Pemerintah Pusat di Sulsel Capai Rp18,15 Triliun

Baca Juga : Momen HUT Sulsel ke-357, Cicu Minta Pemprov Evaluasi Program Pembangunan

 

PT Pertamina juga diminta untuk segera melakukan upaya inovasi dalam sistem pengisian bahan bakar, seperti penambahan jam operasional, mengawasi jam operasional SPBU yang telah ditetapkan beroperasi 24 jam, penambahan armada MT, memastikan ketersediaan stok BBM di SPBU dan digitalisasi antrean.

Baca Juga : Belanja Pemerintah Pusat di Sulsel Capai Rp18,15 Triliun

Baca Juga : Momen HUT Sulsel ke-357, Cicu Minta Pemprov Evaluasi Program Pembangunan

 

“Ketentuan ini berlaku mulai tanggal 13 September 2026 sampai 20 September 2026 dan akan dilakukan evaluasi lanjutan bersama seluruh pemangku kepentingan,” tegas Kasman dalam suratnya.

Baca Juga : Belanja Pemerintah Pusat di Sulsel Capai Rp18,15 Triliun

Baca Juga : Momen HUT Sulsel ke-357, Cicu Minta Pemprov Evaluasi Program Pembangunan

 

Gubernur Sulsel Minta Kuota BBM Ditambah Di sisi lain, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman meminta Pertamina menambah kuota BBM. Pemprov juga meminta agar dihadirkan modular SPBU atau stasiun pengisian bahan bakar mobile di kawasan Center Point of Indonesia (CPI) Makassar.

Baca Juga : Belanja Pemerintah Pusat di Sulsel Capai Rp18,15 Triliun

Baca Juga : Momen HUT Sulsel ke-357, Cicu Minta Pemprov Evaluasi Program Pembangunan

 

“Kita sudah mendesak Pertamina lakukan penambahan kuota BBM Sulsel. Kita juga dorong Pertamina memasang modular SPBU yang insyaallah dipasang besok (hari ini) di kawasan CPI modular SPBU,” kata Andi Sudirman dalam keterangannya.

Baca berita lainnya Harian.news di Google News

Redaksi Harian.news menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: redaksi@harian.news

Follow Social Media Kami

KomentarAnda