HARIAN.NEWS, BANDUNG – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memperkuat ketahanan farmasi nasional melalui program SIGMA 2026 (Sinergi Intensifikasi Asistensi Regulatori Terpadu).
Program ini menjadi ruang kolaborasi regulator dan industri untuk mempercepat penyelesaian persoalan regulatori sekaligus menjamin akses masyarakat terhadap obat yang aman, bermutu, dan berkhasiat.
Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan ketahanan farmasi menjadi semakin strategis di tengah dinamika geopolitik dan gangguan rantai pasok global yang dapat memengaruhi ketersediaan bahan baku obat (BBO).
Indonesia, menurutnya, harus memperkuat diversifikasi sumber bahan baku, membangun rantai pasok yang tangguh, meningkatkan daya saing industri, serta mendorong inovasi secara berkelanjutan.
“Pelaku usaha adalah mitra strategis pemerintah dalam membangun ketahanan farmasi. Kita membutuhkan industri yang kuat dan berdaya saing agar ketersediaan obat yang aman, bermutu, dan berkhasiat bagi masyarakat tetap terjaga,” kata Taruna saat membuka SIGMA 2026 di Hotel Grand Mercure Setiabudi, Bandung, Senin (7/9/2026).
Taruna menjelaskan, BPOM terus menjaga keseimbangan antara fungsi pengawasan dan fasilitasi kemudahan berusaha. Kebijakan dan pelayanan regulatori terus dikembangkan agar semakin adaptif, responsif, berbasis risiko, dan terintegrasi. Salah satunya melalui kebijakan registrasi variasi terhadap perubahan produsen zat aktif untuk mendukung diversifikasi sumber bahan baku dan menjaga kesinambungan produksi obat nasional.
SIGMA 2026 yang berlangsung selama lima hari menjadi bagian dari transformasi BPOM menuju integrated regulatory services. Berbagai fungsi strategis dari tahap pre-market hingga post-market dipertemukan dalam satu forum sehingga industri dapat memperoleh asistensi regulatori secara lebih terpadu.
Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPP, dan NPPZA BPOM, dr. William, mengatakan pendekatan tersebut diharapkan dapat mempercepat identifikasi dan penyelesaian kendala yang dihadapi industri.
“SIGMA bukan sekadar forum konsultasi. Regulator dan pelaku usaha duduk bersama untuk mengidentifikasi persoalan dan mencari solusi regulatori yang tepat tanpa mengurangi standar keamanan, mutu, dan khasiat obat,” ujar William.
Menurut William, perkembangan teknologi, inovasi produk, dan kompleksitas rantai pasok menuntut sistem regulatori yang semakin responsif. Regulasi yang kuat, menurutnya, tidak seharusnya menjadi penghambat inovasi, tetapi justru memberikan kepastian bagi industri untuk berkembang dengan tetap mengedepankan perlindungan masyarakat.
BPOM juga terus memperkuat penerapan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Pengawasan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi, tetapi juga efektivitas sistem mutu farmasi, manajemen risiko mutu, integritas data, Corrective and Preventive Action (CAPA), serta pengendalian proses dan rantai pasok.
Di sisi lain, pengawasan obat setelah beredar diperkuat melalui integrasi inspeksi, pengujian laboratorium, farmakovigilans, keluhan pasien, dan informasi keamanan sebagai bagian dari sistem peringatan dini.
Komunikasi dua arah dengan industri juga diperkuat melalui SISOBAT untuk mengurangi perbedaan interpretasi regulasi dan menangkap berbagai persoalan implementasi di lapangan.
WLA Bukan Garis Akhir
Taruna menegaskan, pengakuan BPOM sebagai WHO Listed Authority (WLA) pada akhir 2025 menjadi momentum penting bagi sistem regulatori Indonesia. Namun, pengakuan internasional tersebut membawa tanggung jawab lebih besar.
“WLA bukan garis akhir. Global recognition harus kita terjemahkan menjadi global confidence,” kata Taruna.
Menurutnya, kepercayaan global terhadap sistem regulatori Indonesia harus memberikan manfaat nyata bagi peningkatan daya saing industri farmasi nasional sekaligus membuka akses yang semakin luas terhadap obat berkualitas.
Dalam rangkaian SIGMA 2026 juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama membangun Ketahanan Farmasi Nasional melalui Sinergi Regulator dan Pelaku Usaha. Komitmen tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian obat dan bahan obat dalam negeri sekaligus mengurangi kerentanan terhadap gangguan rantai pasok global.
“Target kita adalah sistem regulatori yang semakin matang, industri farmasi yang tangguh dan berdaya saing, serta masyarakat yang mendapatkan obat aman, bermutu, berkhasiat, dan tersedia ketika dibutuhkan,” ujar Taruna.
SIGMA 2026 turut dihadiri Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Kementerian Kesehatan Dr. Dra. Agusdini Banun Saptaningsih, Apt., MARS, mewakili Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan; Ketua GP Farmasi Jawa Barat Donny Hardiana, S.E., M.B.A. beserta jajaran; pelaku usaha farmasi, Instalasi Farmasi Pemerintah di Jawa Barat, serta jajaran BPOM.
Melalui SIGMA 2026, BPOM menargetkan terbangunnya hubungan regulator dan industri yang semakin kolaboratif. Bukan dengan melonggarkan standar, melainkan melalui regulasi yang kuat, pelayanan yang lebih cepat dan terintegrasi, serta industri yang semakin mandiri untuk menopang ketahanan kesehatan nasional.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
