HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, membuka Rapat Koordinasi Bidang Pendidikan Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), di Taman Maccini Sombala, Sabtu (9/12/2023).
Dalam kesempatan tersebut, Bahtiar juga bersilaturahim dengan Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB Negeri dan Swasta, dan perwakilan Kepala SD dan SMP se Sulsel.
Baca Juga : Menjelang Senja Pengabdian
Ia menekankan, yang perlu menjadi perhatian terhadap wajah pendidikan di Sulsel untuk tingkat menengah, yakni adanya kesenjangan jauh antara SMA, SMK dan SLB. Yakni dari segi jumlah, penempatan dan kualitas.
“Maka perlu ditambah SLB dan SMK ke depan. Jangan SMK dan SLB hanya di perkotaan saja,” ujar Bahtiar, Sabtu.
Kemudian, regulasi pendidikan harus membuat Indonesia maju. Kesenjangan pendidikan dan kelambatan percepatan pendidikan di Sulsel jangan sampai diakibatkan karena faktor struktural kebijakan pendidikan.
Baca Juga : WFH Boleh Santai, Layanan Jangan Ikut Rebahan!
“Sehingga, termasuk dalam rakor ini harus mengurai masalah pendidikan di Indonesia dan Sulsel,” katanya.
Ia menyebutkan, dalam hal ini diperlukan duduk bareng mendialogkan dan membuat rancang bangun dari sisi wilayah, geografis, kekurangan dan keterbatasan luar biasa di wilayah pulau-pulau, dan gunung-gunung.
Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Iqbal Najamuddin menambahkan, tujuan rakor tersebut untuk merangkum pencapaian, baik akademik dan non-akademik dari kepala sekolah.
Baca Juga : Dorong Hemat BBM, Pengamat Usul ASN Wajib Gunakan Transportasi Umum
“Ini diharapkan dapat menjadi pertemuan silaturahim kepsek serta mendukung program prioritas gubernur. Juga menunjukkan komitmen penuh dari kepala sekolah untuk menjunjung netralitas,” kata Iqbal.
Rakor ini diikuti sekitar 1.000 lebih peserta, yang dalam rangkaiannya juga dilaksanakan ikrar serta penandatanganan pakta integritas netralitas ASN yang disaksikan oleh perwakilan Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan Sulsel Kemenristek Dikti.
Deklarasi netralitas dibacakan oleh Kepala SLB Negeri 1 Kota Makassar Andi Hamzah dan diikuti oleh Kepsek lainnya.
Baca Juga : Gubernur Sulsel Tegaskan Larangan ASN Minta THR, Wajib Lapor Jika Terima Gratifikasi
“Ikrar netralitas pegawai aparatur sipil negara pada Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024,” imbuhnya.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
