HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, membuka Rapat Koordinasi Bidang Pendidikan Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), di Taman Maccini Sombala, Sabtu (9/12/2023).
Dalam kesempatan tersebut, Bahtiar juga bersilaturahim dengan Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB Negeri dan Swasta, dan perwakilan Kepala SD dan SMP se Sulsel.
Ia menekankan, yang perlu menjadi perhatian terhadap wajah pendidikan di Sulsel untuk tingkat menengah, yakni adanya kesenjangan jauh antara SMA, SMK dan SLB. Yakni dari segi jumlah, penempatan dan kualitas.
Baca Juga : ASN Pangkep Adu Kreativitas dalam Lomba Inovasi Daerah 2025
“Maka perlu ditambah SLB dan SMK ke depan. Jangan SMK dan SLB hanya di perkotaan saja,” ujar Bahtiar, Sabtu.
Kemudian, regulasi pendidikan harus membuat Indonesia maju. Kesenjangan pendidikan dan kelambatan percepatan pendidikan di Sulsel jangan sampai diakibatkan karena faktor struktural kebijakan pendidikan.
“Sehingga, termasuk dalam rakor ini harus mengurai masalah pendidikan di Indonesia dan Sulsel,” katanya.
Baca Juga : Alokasi 2,5 Persen Gaji ASN Gowa Bukti Kongkret Membumikan Kedamaian
Ia menyebutkan, dalam hal ini diperlukan duduk bareng mendialogkan dan membuat rancang bangun dari sisi wilayah, geografis, kekurangan dan keterbatasan luar biasa di wilayah pulau-pulau, dan gunung-gunung.
Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Iqbal Najamuddin menambahkan, tujuan rakor tersebut untuk merangkum pencapaian, baik akademik dan non-akademik dari kepala sekolah.
“Ini diharapkan dapat menjadi pertemuan silaturahim kepsek serta mendukung program prioritas gubernur. Juga menunjukkan komitmen penuh dari kepala sekolah untuk menjunjung netralitas,” kata Iqbal.
Baca Juga : Hanya 94 dari 13 Ribu—Apa Istimewanya CPNS Kemenekraf
Rakor ini diikuti sekitar 1.000 lebih peserta, yang dalam rangkaiannya juga dilaksanakan ikrar serta penandatanganan pakta integritas netralitas ASN yang disaksikan oleh perwakilan Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan Sulsel Kemenristek Dikti.
Deklarasi netralitas dibacakan oleh Kepala SLB Negeri 1 Kota Makassar Andi Hamzah dan diikuti oleh Kepsek lainnya.
“Ikrar netralitas pegawai aparatur sipil negara pada Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024,” imbuhnya.
Baca Juga : PNS Bakal Dapat Gaji ke-13, Prabowo Janji Pencairan Bulan Juni 2025
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
