HARIAN.NEWS, SINJAI – Secarik kertas lusuh yang ditempel di sebuah warung sembako di Dusun Balle, Desa Tompobulu, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, menjadi cermin buram kebijakan perlindungan sosial negara.
Catatan sederhana itu berisi permintaan pinjaman beras dan garam dari pasangan suami istri Reski dan P Conni, yang mengaku sudah tujuh hari tidak makan nasi dan hanya bertahan hidup dengan sayur seadanya.
Desa yang berjarak sekitar 32 kilometer dari Ibu Kota Kabupaten Sinjai itu kembali membuka tabir kemiskinan ekstrem yang luput dari jangkauan kebijakan.
Baca Juga : Stimulus Fiskal Juni-Juli 2025: Pertanian Jadi Andalan Ekonomi Nasional
Ironisnya, kondisi memilukan keluarga ini bukanlah hal baru.
Kepala Desa Tompobulu, Asri A., mengungkapkan bahwa P. Conni telah lebih dari 10 tahun tidak bekerja akibat gangguan mental.
Pasangan ini memiliki empat anak dan tinggal di rumah kayu panggung tanpa aliran listrik, dengan akses jalan yang sulit.
Baca Juga : Bolos di Hari Aspirasi, DPRD Sinjai Disorot Warga: “Untuk Apa Dipilih?”
Namun potret kemiskinan akut tersebut justru tersandung pada persoalan administratif.
Keluarga Reski tercatat sebagai penerima BLT Kesra, tetapi dicoret dari Program Keluarga Harapan ( PKH ) dengan alasan tidak boleh menerima bantuan ganda.
Kebijakan yang kaku ini menyingkap problem mendasar dalam sistem perlindungan sosial,pendekatan berbasis aturan semata tanpa sensitivitas terhadap realitas lapangan.
Baca Juga : Dinsos Makassar Optimalkan Mitigasi Sosial untuk Kesejahteraan Masyarakat
Pemerhati sosial Sinjai,Ahmad, mengatakan,dalih “bantuan ganda” menjadi paradoks ketika fakta di lapangan menunjukkan kelaparan yang nyata.
Menurutnya,bantuan boleh dibatasi regulasi, tetapi penderitaan tidak mengenal klasifikasi program.
“Ketika satu jenis bantuan tak cukup menopang hidup keluarga rentan, seharusnya Negara hadir dengan skema perlindungan yang adaptif, bukan saling meniadakan”,ujarnya, Rabu (14/1/2026).
Lanjut Ahmad katakan, kasus ini mencuat ke ruang publik setelah akun Facebook bernama “Bung” mengunggah foto secarik kertas tersebut pada hari Selasa (13/1/2026) kemarin.
Catatan yang diterima pemilik warung sembako, Mariani, itu dengan cepat memantik empati warganet dan mendorong respons berantai.
“Bantuan pun mengalir dari pemerintah desa, Dinas Sosial, hingga BAZNAS Sinjai.
Meski patut diapresiasi, respons tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar di mana Negara sebelum kisah ini viral? Fakta bahwa intervensi baru hadir setelah sorotan media sosial menguatkan kritik bahwa sistem pendataan dan pengawasan sosial masih lemah dan reaktif,” jelasnya.
Dikatakannya,peristiwa tersebut bukan sekadar kisah pilu satu keluarga di pelosok Sinjai, melainkan alarm keras bagi pembuat kebijakan.
“Jika selembar kertas di warung sembako lebih cepat berbicara daripada sistem perlindungan sosial Negara, maka yang perlu dibenahi bukan hanya data penerima bantuan, melainkan cara Negara memahami, mendeteksi, dan merespons kemiskinan ekstrem secara manusiawi dan berkelanjutan”,pungkasnya. ***
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
