HARIAN.NEWS, GOWA – Dinamika tata kelola pemerintahan Kabupaten Gowa kembali mendapat sorotan. DPRD Kabupaten Gowa secara resmi menyerahkan sejumlah rekomendasi kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gowa Tahun Anggaran 2025.
Tiga isu utama mendominasi rekomendasi tersebut: lemahnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), kualitas pengawasan proyek fisik, hingga penanganan masalah banjir yang kerap melanda wilayah ini. Rekomendasi ini disampaikan dalam Rapat Paripurna di Ruang Rapat DPRD Gowa, Senin (11/5/2026).
Baca Juga : Peringati Hari Koperasi Ke-79, Pemkab Gowa Sebut Peran Koperasi sebagai Penggerak Ekonomi Rakyat
Merespons kritik konstruktif tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Andy Azis Peter, memberikan sinyal tegas. Ia memerintahkan seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk tidak sekadar menerima, melainkan mewajibkan adanya perbaikan riil di lapangan.
Instruksi ini mengacu pada amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Saya instruksikan seluruh pimpinan SKPD memberikan perhatian penuh. Setiap poin rekomendasi ini wajib menjadi bahan evaluasi menyeluruh. Tujuannya agar penggunaan anggaran dan program kerja ke depan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran,” tegas Andy.
Baca Juga : Sekda Gowa: Bangun Pemerintahan Berintegritas dan Transparan Lewat SPIP Lebih Efektif
Sekretaris Pansus LKPJ DPRD Gowa, Nasrudin Sitakka, memaparkan secara rinci tantangan yang harus segera dibenahi oleh eksekutif.
Pertama, soal keuangan daerah. DPRD meminta Pemkab Gowa keluar dari zona nyaman dan menggali seluruh potensi lokal untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah. Kedua, terkait belanja modal. Pengawasan pada proyek pembangunan fisik diperketat untuk memastikan kualitas hasil pembangunan terjamin dan bebas dari masalah.
Namun, sorotan paling tajam dialamatkan pada isu lingkungan dan infrastruktur. Nasrudin menekankan pentingnya penyusunan langkah strategis dan terpadu untuk menuntaskan masalah banjir yang menjadi pekerjaan rumah klasik di Gowa.
Baca Juga : Pemkab Gowa Perkuat Budaya Integritas untuk Cegah Korupsi
“Kritik dan saran ini bukan untuk mengebiri kinerja, melainkan wujud kepedulian DPRD agar Gowa semakin maju. Kita harus satukan langkah dan jaga kebersamaan untuk menjalankan amanah ini,” ungkap Nasrudin.
Di balik ketatnya rekomendasi, Andy Azis menilai dinamika pembahasan LKPJ justru menunjukkan kesehatan demokrasi lokal. Ia menyebut mekanisme ini sebagai bentuk check and balances yang menyempurnakan tata kelola pemerintahan.
Ke depan, Pemkab Gowa berkomitmen menjaga iklim kondusif. Andy menyadari bahwa keberhasilan pembangunan tidak bisa berjalan sendiri tanpa sinergi yang kuat antara lembaga eksekutif, legislatif, hingga masyarakat.
Baca Juga : Pemkab Gowa Kukuhkan Forum Anak dan Duta, Wujudkan Kabupaten Layak Anak
“Kami berharap kolaborasi ini terus terjaga. Mari ciptakan suasana yang mendukung kemajuan, guna memastikan keberlanjutan pembangunan Kabupaten Gowa ke arah yang lebih baik,” pungkasnya. ***
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
