MAKASSAR, HARIAN.NEWS – Seminar Nasional Hari Otonomi Daerah (OTDA) XXVII Tahun 2023 dengan tema “Refleksi 27 Tahun Otonomi Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Daerah Maju, Indonesia Unggul” menghasilkan beberapa isu penting.
Salah satu yang mencuat di sela-sela diskusi, siang tadi, ialah perihal otorisasi wilayah yang dalam kenyataannya menimbulkan beberapa problem teknis di lapangan.
Seminar yang dihadiri para narasumber ahli dari berbagai bidang ini menghasilkan tinjauan kritis untuk menyempurnakan otorisasi atau kewenangan wilayah.
Baca Juga : Makassar Creative Hub Jadi Role Model Pemberdayaan Pemuda, Masuk Best Practice APEKSI
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan, dalam perjalan OTDA, implementasi OTDA yang paling jelas ialah lahirnya presiden dari pemerintahan daerah.
Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto menyebut, Pak Jokowi merupakan salah satu produk terbaik dari implementasi OTDA.
“Kita bisa lihat bagaimana kemandirian daerah-daerah sekarang. Dahulu dari sisi keuangan, produksi, suplai selalu bergantung pada pemerintah pusat, tetapi dengan otonomi daerah ini maka menimbulkan kemandirian daerah. Saya kira itulah yang paling jelas dalam sebuah otonomi daerah,” kata Danny Pomanto di sela-sela konferensi pers seminar nasional dengan wartawan, di Hotel Four Points by Sheraton, Kamis, (13/04).
Baca Juga : Sekda Andi Zulkifly Nanda, Resmi Nahkodai KORPRI Makassar
Jadi, kata dia, OTDA menjadi landasan kuat untuk Indonesia maju.
Meski begitu, pengejewantahannya masih ada persoalan-persoalan, seperti Pemkot bukan lagi memiliki kewenangan atas pantai, juga soal lainnya yakni kewenangan drainase.
Di lapangan, pihaknya menemukan ketika wilayah pantai penuh lumpur dan sampah lalu yang punya otoritas tidak membersihkan maka menjadi pertanyannya apakah Pemkot akan biarkan seperti itu?, tanyanya.
Baca Juga : Bunda PAUD Makassar Dorong Integrasi PAUD & Posyandu Tekan Stunting
Soal lain ialah banjir yang erat kaitannya dengan drainase. Ia ungkapkan, jika otoritas lain tidak membersihkan drainase sementara pihaknya sudah maka bagaimana selanjutnya?
Nah, hal ini akan menimbulkan sikap saling tunjuk kewenangan. Inilah yang tak diinginkan Danny Pomanto.
Alhasil, persoalan kewenangan ini dapat membuat kelumpuhan metabolisme otonomi, jika tak dicari jalan keluarnya.
Baca Juga : Di Forum APEKSI, Appi Dorong Rekomendasi Nasional Subsidi Listrik di Wilayah Kepulauan
“Nah, dinamika dalam diskusi seminar ini sangat menarik, sangat produktif. Banyak sudut pandang, dari akademisi, politik, bersatu-padu sehingga timbul gagasan meninjau kembali tentang otorisasi itu,” ujar Danny Pomanto.
“Kita butuh penyempurnaan dan ini sunnatullah. Momentum hari OTDA menjadi momentum terbaik dan bersejarah sebagai sumbangsih politik dari daerah untuk calon pemimpin kedepannya,” tambahnya.
Lebih jauh, wali kota dua periode ini mengaku OTDA tidak serta-merta menjadikan daerah berlepas diri atas pusat.
Pasalnya, secara politik harus tegak lurus dengan pemerintah pusat. Ada pemprov di tengahnya sebagai wakil pusat sehingga tetap sejalan.
“Ini semua satu semangat yang sama mendukung Indonesia yang kuat. Tidak perlu mengubah undang-undang, tetapi umpamanya, ada pelimpahan kewenangan dan keuangan ke kota sehingga ada pembentukan UPT Provinsi, misalnya. Mestinya itu memungkinkan,” harapnya.
Sejalan, Ketua APEKSI Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa seminar dan peringatan OTDA bermuara pada tujuan melakukan tinjauan terhadap otonomi pemerintah daerah.
Bima yang hadir langsung sebagai narasumber, mengatakan, telah disepakati bahwa pihaknya siap melakukan tinjauan kritis yang mana draftnya akan disusun secara bersama-sama.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
