Baca Juga : Lipstik Effect: Ketika Rakyat Disuruh Tenang Soal Dolar, Dapur Rumah Pilih Bertahan Cara Sendiri
HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Warga masyarakat Indonesia di berbagai nusantara bahkan yang bermukin di luar negeri memiliki tradisi beragam dan unik menyambut dan merayakan HUT Proklamasi RI ke-81, 17 Agustus 2026 mendatang.
Salah satu komunitas yang bergabung dalam Yayasan Kepedulian Generasi Baru Anak Bangsa (YKGBAB) sudah mempersiapkan kegiatan dalam mengapresiasi perayaan hari kemerdekaan tersebut.
Ketua Yayasan Kepedulian Generasi Baru Anak Bangsa H Jurlan Em Saho’as didampingi Ketua Dewan Pembina Andy Hassan kepada wartawan mengatakan, dalam menyambut dan memeriahkan Proklamasi RI ke-81 bakal menggelar berbagai kegiatan dengan mengajak generasi muda yang masih duduk di bangku sekolah dasar (SD dan SMP) untuk ikut bergembira dan memaknai hari kemerdekaan nanti.
Baca Juga : Hari Lahir Pancasila 2026: Prabowo Tegaskan Transformasi Bangsa
“Yayasan Kepedulian Generasi Baru Anak Bangsa mengapresiasi peringatan HUT Proklamasi ke-81 dalam bentuk pawai keliling kota dengan membentang spanduk dukungan program BMG dan peduli genosida yang terjadi di belahan dunia,” jelas Jurlan yang juga dikenal sebagai seorang jurnalis senior dan seniman, Selasa (4/08/2026).
Menurut Jurlan, saat pawai berlangsung nanti peserta menggunakan sejumlah bus yang sengaja dihias berornamen merah putih berlangsung pagi hari hingga siang dengan rute star di halaman utama Fort Rotterdam Jalan Ujung Pandang.
Kedua sisi bus dibentang spanduk besar yang berisi pesan-pesan sebagai bentuk apresiasi terhadap program BMG dan genosida generasi baru anak anak bangsa yang tengah berlangsung di muka bumi, terutama di Palestina dan Iran.
Baca Juga : Prabowo Pulang ke RI Usai Kunjungan di Paris
Diakui mantan komisioner Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar yang kini tercatat sebagai salah seorang pengurus pusat Majelis Alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (MA-IPNU), pengurus yayasan sepakat kalau dalam mengapresiasi program BMG memanfaatkan perayaan Proklamasi RI.
Hal ini didasari pertimbangan bahwa selain perhatian publik fokus kepada kesemarakan suka cita perayaan juga program MBG yang digagas Presiden Prabowo tengah jadi sorotan berbagai kalangan. Bahkan menuai kritikan negatif agar diberhentikan saja.
“Disinilah kami merasa perlu menyuarakan sebagai lembaga yang memiliki visi menyelamatkan anak anak generasi muda dari keterbelakangan dan perlakuan tidak adil dalam memenuhi hak hak azasi mereka,” ungkap Jurlan semangat.
Baca Juga : Prabowo Tegas Basmi Backing Hijau-Coklat: Rakyat Diminta Rekam Video
Menurut Jurlan, program MBG itu sendiri tidak punya masalah bahkan makanan bergizi untuk pertumbuhan fisik dan kecerdasan otak seorang anak sangat dibutuhkan, bahkan wajib terpenuhi jika ingin masa depan bangsa dan negara makin maju dan dihormati oleh negara negara lain di dunia.
Kita semua tahu lanjutnya, seorang anak yang tidak terpenuhi kebutuhan gizinya, terlebih lagi jika berada dalam kondisi stunting (kekurangan gizi) maka sudah pasti pertumbuhan fisiknya lambat (kerdil) dan rentan penyakit berbahaya.
“Sebetulnya program MBG itu sendiri tidak bermasalah, yang bermasalah adalah oknum pengelola dengan berbagai intrik memanipulasi anggaran yang sangat besar hingga ratusan triliun rupiah,” nilai penyair yang berhasil salah satu karyanya meraih judul terbaik buku Antologi Puisi Penyair Indonesia tahun 2023 lalu.
Dengan prilaku korupsi yang sangat berani dan transparan oleh petinggi dan pengelola dapur (SPPG) urainya lagi, maka tidak heran pengaruhnya sangat besar dalam penggunaan anggaran yang selanjutnya mempengaruhi pemilihan menu sesuai standar gizi dan higenis, sehingga tidak mengherankan kalau banyak kasus keracunan dan menu yang tidak sesuai kebutuhan.
Jurlan juga menilai jika anggaran MBG disalurkan langsung kepada orang tua murid kurang tepat bahkan tetap rawan penyalah-gunaan peruntukannya. Bisa saja uang untuk lauk pauk itu dibelanjakan kebutuhan lain, bahkan bisa saja digunakan ke hal negatif seperti judi online sebagaimana yang banyak terjadi bantuan PKH.
“Tapi sekiranya ada pikiran pemerintah mengalihkan saluran langsung maka sebaiknya melalui sekolah masing-masing saja, karena sekolah sudah punya pengalaman mengelola dana BOS selama ini,” kata Jurlan.
Kasus-kasus SPPG yang banyak ditutup setelah dilakukan audit dan monitoring oleh pejabat baru Badan Gizi Nasional (BGN) adalah bukti nyata kalau bukan program bermasalah tapi pengelolanya. Kabar terakhir, Sudaryono begitu usai dilantik sebagai Kepala BGN sudah mencopot 137 Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah di Indonesia.*
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
