Logo Harian.news

Surat Pengunduran Diri Wapres Gibran Sudah Diserahkan ke Prabowo 

Editor : Redaksi II Rabu, 11 November 2026 22:01
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka resmi mundur dari jabatannya. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka resmi mundur dari jabatannya. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Baca Juga : Fasilitator Bela Negara Kemhan Sulsel: Usut Tuntas Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo

Baca Juga : Bencana Karhutla, DePA-RI Minta Presiden Prabowo Evaluasi Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup

 

HARIAN.NEWS, JAKARTA – Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Baca Juga : Fasilitator Bela Negara Kemhan Sulsel: Usut Tuntas Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo

Baca Juga : Bencana Karhutla, DePA-RI Minta Presiden Prabowo Evaluasi Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup

 

Anak sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan wapres kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdana Kusuma, Rabu (11/11/2026).

Baca Juga : Fasilitator Bela Negara Kemhan Sulsel: Usut Tuntas Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo

Baca Juga : Bencana Karhutla, DePA-RI Minta Presiden Prabowo Evaluasi Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup

 

Baca Juga : Unjuk Rasa Mahasiswa di Makassar: Desak Presiden Prabowo Tuntaskan Karhutla

“Betul (mundur), surat sudah diserahkan ke Presiden tadi sore di Halim,” kata orang dekat Gibran dikutip CNNIndonesia.com.

Baca Juga : Fasilitator Bela Negara Kemhan Sulsel: Usut Tuntas Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo

Baca Juga : Bencana Karhutla, DePA-RI Minta Presiden Prabowo Evaluasi Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup

 

Keputusan Gibran mundur dari jabatan Wapres ini dilakukan di tengah tekanan politik yang menguat di parlemen. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat agar DPR memulai proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

Baca Juga : Fasilitator Bela Negara Kemhan Sulsel: Usut Tuntas Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo

Baca Juga : Bencana Karhutla, DePA-RI Minta Presiden Prabowo Evaluasi Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup

 

Usulan itu disampaikan dalam dalam rapat terbatas yang dihadiri perwakilan masing-masing fraksi dan dihadiri dua pimpinan DPR dari NasDem dan PKB, yakni Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurizal.

Baca Juga : Fasilitator Bela Negara Kemhan Sulsel: Usut Tuntas Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo

Baca Juga : Bencana Karhutla, DePA-RI Minta Presiden Prabowo Evaluasi Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup

 

Baca Juga : Tok! MK Tidak Temukan Bukti Ijazah SMA Gibran

Dari jumlah pengusul, rinciannya yakni PDIP 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, PKB 18 orang, NasDem 19 orang, PKS 28 orang, PAN 1 orang dan Demokrat 18 orang.

Baca Juga : Fasilitator Bela Negara Kemhan Sulsel: Usut Tuntas Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo

Baca Juga : Bencana Karhutla, DePA-RI Minta Presiden Prabowo Evaluasi Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup

 

Dalam paparannya, masing-masing fraksi pada umumnya menilai Gibran tak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden usai dua putusan mahkamah yang mempersoalkan dokumen ijazahnya. Dalam putusannya, Mahkamah Agung memutuskan Suket penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.

Baca Juga : Fasilitator Bela Negara Kemhan Sulsel: Usut Tuntas Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo

Baca Juga : Bencana Karhutla, DePA-RI Minta Presiden Prabowo Evaluasi Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup

 

Putusan tersebut menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya yang menyatakan tak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia. Sebelumnya, Gibran juga disebut mengajukan niatan mundur kepada Presiden Prabowo Subianto, Selasa (10/11/2026).

Baca Juga : Fasilitator Bela Negara Kemhan Sulsel: Usut Tuntas Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo

Baca Juga : Bencana Karhutla, DePA-RI Minta Presiden Prabowo Evaluasi Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup

 

Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut, dalam pertemuan yang berlangsung 2,5 jam, Gibran meminta waktu untuk membuktikan keabsahan syarat pendidikan yang selama ini dipersoalkan melalui proses hukum di PTUN.

Baca Juga : Fasilitator Bela Negara Kemhan Sulsel: Usut Tuntas Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo

Baca Juga : Bencana Karhutla, DePA-RI Minta Presiden Prabowo Evaluasi Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup

 

Sementara itu, Gibran mengatakan dalam pertemuannya dengan Prabowo itu, Prabowo menyarankan Gibran untuk tetap bertarung lewat PTUN.

Baca Juga : Fasilitator Bela Negara Kemhan Sulsel: Usut Tuntas Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo

Baca Juga : Bencana Karhutla, DePA-RI Minta Presiden Prabowo Evaluasi Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup

 

“Beliau memberi banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini. Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN. Dengan menghadirkan seluruh dokumen dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” ucap Gibran di Istana Wapres, Jakarta.

Baca berita lainnya Harian.news di Google News

Redaksi Harian.news menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: redaksi@harian.news

Follow Social Media Kami

KomentarAnda