Baca Juga : Bencana Karhutla, DePA-RI Minta Presiden Prabowo Evaluasi Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Baca Juga : Koramil Maiwa Bagikan Masker, Antisipasi Dampak Asap Karhutla
Baca Juga : Bencana Karhutla, DePA-RI Minta Presiden Prabowo Evaluasi Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Baca Juga : Koramil Maiwa Bagikan Masker, Antisipasi Dampak Asap Karhutla
Baca Juga : MDA-Pemda Luwu Gelar Simulasi Kesiapsiagaan Kekeringan dan Karhutla di Latimojong
HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menuntaskan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebelum berkunjung ke Sulawesi Selatan.
Desakan tersebut disuarakan puluhan mahasiswa dalam aksi unjuk rasa di pertigaan Jalan AP Pettarani–Letjen Hertasning, Kota Makassar, Selasa (20/10/2026).
Baca Juga : Bencana Karhutla, DePA-RI Minta Presiden Prabowo Evaluasi Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Baca Juga : Koramil Maiwa Bagikan Masker, Antisipasi Dampak Asap Karhutla
Dalam aksi tersebut, mahasiswa mengkritik penanganan karhutla selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka. Mereka membentangkan spanduk bertuliskan
Baca Juga : Bencana Karhutla, DePA-RI Minta Presiden Prabowo Evaluasi Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Baca Juga : Koramil Maiwa Bagikan Masker, Antisipasi Dampak Asap Karhutla
Baca Juga : AKBP Reman Sambo Bagikan Masker Saat Kabut Asap Melanda Makassar
“Evaluasi 2 tahun Prabowo-Gibran: Gagal Total Menangani Karhutla” sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah. Selain itu, massa membakar ban bekas dan menggunakan sebuah mobil tronton sebagai mimbar orasi.
Baca Juga : Bencana Karhutla, DePA-RI Minta Presiden Prabowo Evaluasi Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Baca Juga : Koramil Maiwa Bagikan Masker, Antisipasi Dampak Asap Karhutla
Aksi tersebut juga mengganggu arus lalu lintas di sekitar lokasi. GAM Minta Prabowo Evaluasi Kabinet Panglima Besar GAM, Fajar Wasis meminta Presiden Prabowo mengevaluasi jajaran kabinet yang menangani persoalan kehutanan dan energi.
Baca Juga : Bencana Karhutla, DePA-RI Minta Presiden Prabowo Evaluasi Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Baca Juga : Koramil Maiwa Bagikan Masker, Antisipasi Dampak Asap Karhutla
Secara khusus, GAM menuntut pencopotan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Baca Juga : Bencana Karhutla, DePA-RI Minta Presiden Prabowo Evaluasi Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Baca Juga : Koramil Maiwa Bagikan Masker, Antisipasi Dampak Asap Karhutla
“Pemerintah harus menunjukkan langkah konkret dalam menangani karhutla dan menyelesaikan persoalan kelangkaan minyak dan gas bumi (migas) di wilayah terdampak,” ujarnya.
Baca Juga : Bencana Karhutla, DePA-RI Minta Presiden Prabowo Evaluasi Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Baca Juga : Koramil Maiwa Bagikan Masker, Antisipasi Dampak Asap Karhutla
Fajar menuturkan bahwa pemerintah perlu memprioritaskan persoalan tersebut sebelum Presiden datang ke Sulawesi Selatan.
Baca Juga : Bencana Karhutla, DePA-RI Minta Presiden Prabowo Evaluasi Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Baca Juga : Koramil Maiwa Bagikan Masker, Antisipasi Dampak Asap Karhutla
“Kami berharap dan mengingatkan kepada Prabowo untuk segera menyelesaikan persoalan kebakaran hutan dan lahan ini sebelum menginjakkan kakinya di tanah Sulawesi Selatan,” jelasnya.
Baca Juga : Bencana Karhutla, DePA-RI Minta Presiden Prabowo Evaluasi Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Baca Juga : Koramil Maiwa Bagikan Masker, Antisipasi Dampak Asap Karhutla
GAM dalam Aksi Selain meminta evaluasi kabinet, GAM menyampaikan empat tuntutan. Mereka mendesak pemerintah segera menangani karhutla di berbagai wilayah Indonesia, meminta aparat mencabut izin perusahaan yang terbukti membakar hutan, serta menuntut penyelesaian kelangkaan migas di wilayah terdampak.
Baca Juga : Bencana Karhutla, DePA-RI Minta Presiden Prabowo Evaluasi Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Baca Juga : Koramil Maiwa Bagikan Masker, Antisipasi Dampak Asap Karhutla
Tuntutan terakhir mereka ialah mencopot Menteri Kehutanan dan Menteri ESDM. GAM menilai pemerintah perlu memperlihatkan keseriusan dalam menangani persoalan lingkungan dan energi melalui kebijakan yang terukur serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melanggar.
Baca Juga : Bencana Karhutla, DePA-RI Minta Presiden Prabowo Evaluasi Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Baca Juga : Koramil Maiwa Bagikan Masker, Antisipasi Dampak Asap Karhutla
Pada awal demonstrasi, sekitar lima personel kepolisian mengamankan lokasi. Namun, puluhan aparat dengan perlengkapan pengamanan kemudian tiba sekitar pukul 13.50 Wita.
Baca Juga : Bencana Karhutla, DePA-RI Minta Presiden Prabowo Evaluasi Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Baca Juga : Koramil Maiwa Bagikan Masker, Antisipasi Dampak Asap Karhutla
Kedatangan aparat diikuti aksi saling dorong dengan mahasiswa. Meski demikian, massa tetap berupaya menyampaikan tuntutan mereka.
Baca Juga : Bencana Karhutla, DePA-RI Minta Presiden Prabowo Evaluasi Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Baca Juga : Koramil Maiwa Bagikan Masker, Antisipasi Dampak Asap Karhutla
Melalui demonstrasi tersebut, GAM mendorong pemerintah menjadikan penanganan karhutla sebagai prioritas, sekaligus mengevaluasi kebijakan yang dinilai belum memberikan hasil maksimal.
Baca Juga : Bencana Karhutla, DePA-RI Minta Presiden Prabowo Evaluasi Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Baca Juga : Koramil Maiwa Bagikan Masker, Antisipasi Dampak Asap Karhutla
Jenderal Lapangan GAM, Fahrul Fajri menilai persoalan karhutla tidak berdiri sendiri. Ia menyoroti kelemahan regulasi dan penegakan hukum yang dinilai membuka peluang terjadinya pembakaran hutan secara luas.
Baca Juga : Bencana Karhutla, DePA-RI Minta Presiden Prabowo Evaluasi Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Baca Juga : Koramil Maiwa Bagikan Masker, Antisipasi Dampak Asap Karhutla
“Kami menganggap bahwa persoalan kebakaran hutan dan lahan itu tidak bisa dipandang sebagai hal yang bersifat berdiri sendiri. Ada celah akses ataupun regulasi yang kemudian lemah, ada ketidakberanian aparat penegak hukum untuk menangkap dan mencegah terjadinya oknum yang melakukan pembakaran hutan secara luas dan semena-mena,” ujar Fahrul dalam orasinya.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
