Korupsi merugikan keuangan negara, juga merusak standar moral, menghancurkan kepercayaan publik, dan membangun persepsi bahwa kekuasaan dapat digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Lebih berbahaya lagi ketika praktik penyimpangan seolah memperoleh ruang pembenaran di dalam institusi. Pelanggaran yang seharusnya menjadi pengecualian justru berulang, sementara mekanisme pengawasan kehilangan daya tekan.
Baca Juga : Dipengaruhi dan Mempengaruhi, Kita Tidak Bisa Mengatur Realitas
Akibatnya, sesuatu yang salah perlahan menjadi bagian dari budaya organisasi. Ketika seseorang melihat pelanggaran dilakukan oleh banyak orang, bahkan oleh mereka yang memiliki jabatan dan kewenangan, muncul pembenaran psikologis, kalau mereka saja melakukannya, mengapa saya harus merasa bersalah? Di sinilah kerusakan moral menemukan ruang tumbuhnya.
Ketidakadilan terus berulang, kritik tidak direspons, dan penegakan hukum tidak memberikan efek jera, masyarakat dapat mengalami kelelahan moral. Kita tidak lagi terkejut mendengar pejabat tersandung korupsi, tidak lagi heran melihat penyalahgunaan wewenang, bahkan mulai menganggap semuanya sebagai kenyataan yang tidak mungkin diubah.
Inilah fase paling berbahaya karena ketika masyarakat berhenti merasa terganggu oleh ketidakbenaran, pelanggaran kehilangan salah satu musuh terbesarnya, yaitu kontrol sosial.
Baca Juga : Negara Memberi Makan Anak Sekolah, Kelas Menengah Luka?
Kita perlu membedakan toleransi dan permisivisme. Toleransi adalah kemampuan menghormati perbedaan tanpa kehilangan prinsip, sedangkan permisivisme merupakan kecenderungan membiarkan sesuatu yang keliru meskipun bertentangan dengan nilai, etika, dan hukum.
Kita tidak boleh terjebak pada pemahaman bahwa semua hal harus dimaklumi atas nama kebebasan, solidaritas, kepentingan, atau pragmatisme.
Tidak semua yang sering terjadi berarti benar. Tidak semua yang dilakukan banyak orang dapat dibenarkan. Dan tidak semua yang telah menjadi kebiasaan layak dipertahankan. Masyarakat harus tetap memiliki keberanian untuk mengatakan salah terhadap sesuatu yang memang salah, sekalipun pelakunya memiliki kekuasaan, jabatan, pengaruh, atau kedekatan dengan kelompok tertentu.
Baca Juga : Definisi Korupsi Ala Luhut Binsar
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
