Baca Juga : Momen HUT Sulsel ke-357, Cicu Minta Pemprov Evaluasi Program Pembangunan
Baca Juga : Pertumbuhan Ekonomi Sulsel dan Makassar Menurut Analisis Lukman Setiawan
HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat penyaluran Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di provinsi itu mencapai Rp18,15 triliun hingga September 2026.
Baca Juga : Momen HUT Sulsel ke-357, Cicu Minta Pemprov Evaluasi Program Pembangunan
Baca Juga : Pertumbuhan Ekonomi Sulsel dan Makassar Menurut Analisis Lukman Setiawan
Kepala Kanwil DJPb Kemenkeu Sulsel Hari Utomo di Makassar, mengatakan, belanja pemerintah tersebut merupakan implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Baca Juga : Momen HUT Sulsel ke-357, Cicu Minta Pemprov Evaluasi Program Pembangunan
Baca Juga : Pertumbuhan Ekonomi Sulsel dan Makassar Menurut Analisis Lukman Setiawan
Baca Juga : 357 Tahun Sulsel, Gubernur Andi Sudirman: Infrastruktur Kita Percepat
“Untuk belanja pemerintah pusat di Sulsel ini terealisasi Rp18,15 triliun dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp27,26 triliun, atau mencapai sekitar 66,60 persen,” ujar Hari Utomo dalam keterangannya, Kamis (29/10/2026).
Baca Juga : Momen HUT Sulsel ke-357, Cicu Minta Pemprov Evaluasi Program Pembangunan
Baca Juga : Pertumbuhan Ekonomi Sulsel dan Makassar Menurut Analisis Lukman Setiawan
Hari Utomo mengungkapkan pengelolaan anggaran, diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional, termasuk berbagai program prioritas kementerian dan lembaga yang telah mengalami restrukturisasi.
Baca Juga : Momen HUT Sulsel ke-357, Cicu Minta Pemprov Evaluasi Program Pembangunan
Baca Juga : Pertumbuhan Ekonomi Sulsel dan Makassar Menurut Analisis Lukman Setiawan
“Kebijakan ini bertujuan memastikan belanja negara tetap efektif, efisien dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” katanya.
Baca Juga : Momen HUT Sulsel ke-357, Cicu Minta Pemprov Evaluasi Program Pembangunan
Baca Juga : Pertumbuhan Ekonomi Sulsel dan Makassar Menurut Analisis Lukman Setiawan
Baca Juga : Dewan Genjot Raperda IUPK, Kepala Bapenda Sulsel Jelaskan Secara Teknis
Pada belanja pegawai ini terealisasi Rp9,45 triliun dari pagu Rp12,42 triliun untuk membayar gaji dan tunjangan PNS, TNI, Polri, dosen/guru, PNS dan pegawai PPPK yang jumlahnya sebanyak 108 ribu orang lebih.
Baca Juga : Momen HUT Sulsel ke-357, Cicu Minta Pemprov Evaluasi Program Pembangunan
Baca Juga : Pertumbuhan Ekonomi Sulsel dan Makassar Menurut Analisis Lukman Setiawan
Untuk TNI dan Polri sebanyak 50 ribu orang lebih personel, PNS 35 ribu orang, dosen dan guru sebanyak 14 ribu orang serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebanyak 9 ribu orang.
Baca Juga : Momen HUT Sulsel ke-357, Cicu Minta Pemprov Evaluasi Program Pembangunan
Baca Juga : Pertumbuhan Ekonomi Sulsel dan Makassar Menurut Analisis Lukman Setiawan
Pada belanja barang telah tersalurkan sebanyak Rp6,03 triliun atau sekitar 57,40 persen dari pagu Rp10,50 triliun. Belanja barang ini terdiri atas belanja tugas dan fungsi serta layanan perkantoran barang dan jasa pada 754 satuan kerja (Satker) di 50 Kementerian/Lembaga (K/L) di Sulawesi Selatan. Kemudian belanja modal tercapai Rp2,66 triliun atau sekitar 61,55 persen dari pagu Rp4,31 triliun.
Baca Juga : Momen HUT Sulsel ke-357, Cicu Minta Pemprov Evaluasi Program Pembangunan
Baca Juga : Pertumbuhan Ekonomi Sulsel dan Makassar Menurut Analisis Lukman Setiawan
Belanja modal ini untuk menunjang preservasi jalan dan Jembatan Watampone, Pompanua dan Tarumpakae, preservasi Jalan dan Jembatan Batas Kota Makassar- Maros, Batas Kabupaten Pangkep dan Maros, serta Batas Kabupaten Bone.
Baca Juga : Momen HUT Sulsel ke-357, Cicu Minta Pemprov Evaluasi Program Pembangunan
Baca Juga : Pertumbuhan Ekonomi Sulsel dan Makassar Menurut Analisis Lukman Setiawan
Kemudian yang terakhir belanja sosial sebesar Rp19,52 miliar lebih atau sekitar 83,27 persen dari pagu Rp23,45 triliun. “Belanja sosial untuk asistensi rehabilitasi sosial yang meliputi kelompok rentan penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, korban penyalahgunaan Napza dan ODHIV,” ucapnya.
Baca Juga : Momen HUT Sulsel ke-357, Cicu Minta Pemprov Evaluasi Program Pembangunan
Baca Juga : Pertumbuhan Ekonomi Sulsel dan Makassar Menurut Analisis Lukman Setiawan
Hari Utomo mengaku triwulan IV 2026 menjadi kesempatan untuk mengoptimalkan pelaksanaan anggaran, mempercepat program prioritas, dan memastikan setiap belanja memberikan manfaat yang semakin nyata bagi masyarakat.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
