HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menegaskan komitmen lembaganya untuk mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar 2025–2029. Penegasan ini disampaikan mengingat waktu yang semakin mendesak untuk pengesahan dokumen strategis tersebut.
Pernyataan itu diungkapkan Supratman usai Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar, Rabu (11/6/2025), dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota Makassar mengenai Ranperda RPJMD. Rapat ini menjadi penanda dimulainya pembahasan resmi dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan Pemerintah Kota Makassar.
“RPJMD itu harus segera disahkan. Wali kota baru wajib menyusun RPJMD paling lambat enam bulan setelah dilantik. Sekarang sudah empat bulan berjalan, jadi ini sangat mendesak untuk segera kita bahas menjadi peraturan daerah,” ujar Supratman.
Ia menekankan bahwa RPJMD merupakan landasan hukum utama bagi pelaksanaan seluruh program pembangunan di Kota Makassar. Tanpa adanya RPJMD, proses pembahasan anggaran perubahan dan pelaksanaan berbagai program prioritas akan menghadapi kendala serius.
“Kalau pemerintah kota mau mempercepat anggaran perubahan, itu akan sulit kita laksanakan sekarang. Kenapa? Karena RPJMD ini belum ada. Tidak ada acuan bagi kita dalam penganggaran maupun penentuan program, sebab seluruh program prioritas mesti tertuang di RPJMD,” jelasnya.
Supratman juga menyoroti pentingnya memastikan program-program unggulan Wali Kota Makassar secara komprehensif terakomodasi dalam dokumen RPJMD. Sinkronisasi ini penting agar implementasi kebijakan sejalan dengan kebutuhan anggaran yang tersedia.
“Apalagi program yang diprioritaskan seperti sampah gratis untuk masyarakat prasejahtera, seragam sekolah gratis, serta pemasangan pipa PDAM gratis. Semua ini harus dituangkan secara menyeluruh dalam RPJMD, dan targetnya harus rampung paling lambat bulan Juli,” tegasnya.
DPRD Makassar, lanjut Supratman, berkomitmen bekerja cepat bersama Pemerintah Kota Makassar untuk merampungkan pembahasan Ranperda RPJMD 2025–2029 tepat waktu. Ia menilai percepatan ini penting untuk menjaga stabilitas pembangunan, kelancaran penganggaran, serta realisasi program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
