HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar melalui Panitia Khusus (Pansus) menggelar rapat pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2025–2030 di Ruang Badan Anggaran DPRD Makassar, Kamis (3/7).
Rapat ini menjadi forum penting bagi legislatif dan eksekutif untuk memperdalam arah pembangunan kota lima tahun mendatang, sekaligus menguji konsistensi visi dan misi Pemerintah Kota Makassar terhadap program prioritasnya.
Anggota DPRD dari Fraksi Mulia, Ray Suryadi Arsyad, menyoroti sejumlah program unggulan yang selama ini digaungkan Pemkot Makassar, seperti Sapta Daya. Ia meminta penjelasan lebih rinci soal realisasi dan penganggaran program tersebut.
“Misalnya soal sampah gratis, seperti apa klasifikasinya? Lalu sekolah gratis dan seragam, apakah benar semua siswa sudah menerimanya? Sebab banyak laporan masyarakat yang menyebut belum,” ujarnya.
Ray menegaskan agar program pemerintah tidak berhenti pada tataran jargon. DPRD, kata dia, membutuhkan data konkret agar fungsi pengawasan berjalan maksimal. “Kalau memang ada seragam gratis, semua anak seharusnya merasakan. Kami butuh jawaban terukur dari eksekutif agar informasi ke publik tidak menyesatkan,” tegasnya.
Sementara itu, anggota Pansus RPJMD dari Fraksi Gerindra, Kasrudi, menilai RPJMD harus menjadi pedoman pembangunan yang jelas dan terukur hingga 2030. “RPJMD ini ibarat kitab suci pembangunan. Isinya harus memuat arah kebijakan, target capaian, dan indikator keberhasilan yang bisa dievaluasi secara berkala,” katanya.
Kasrudi menekankan pentingnya tolok ukur yang jelas bagi setiap program unggulan Pemkot, seperti Makassar Berjasa, Super Eps, Makassar Kreatif, hingga penyediaan air bersih gratis, agar tidak hanya menjadi janji politik. “Kami tidak mau masyarakat dibuai janji. Setiap program harus transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPRD siap memberikan dukungan penuh bagi program yang berpihak kepada rakyat, selama disertai komitmen nyata dari pemerintah kota.
“Sinergi antara eksekutif dan legislatif mutlak dibutuhkan agar arah pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Rapat Pansus RPJMD ini menjadi bagian penting dalam proses penyusunan dokumen arah pembangunan Makassar lima tahun ke depan. DPRD berkomitmen untuk terus mengawal agar seluruh program berjalan sesuai rencana dan membawa manfaat nyata bagi warga kota.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
