HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Drama pergantian Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Irwan Rusfiady Adnan, semakin memanas menjelang masa jabatannya yang akan berakhir pada 18 Januari 2025.
Konflik ini melibatkan polemik politik, tuduhan ketidaknetralan, hingga ketegangan antara Irwan Adnan dan Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto.
Jelang masa jabatan berakhir ini, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto, menolak memperpanjang masa jabatan Irwan Adnan sebagai Pj Sekda Kota Makassar, bahkan sebelumnya Danny menginginkan Irwan diganti sebelum 18 Januari 2025.
Baca Juga : Pj Sekda Makassar Tekankan Infrastruktur Berkelanjutan
Danny bahkan telah menyiapkan nama Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Andi Muhammad Yasir untuk menggantikan Irwan.
“Kita sudah usulkan Pak Yasir,” ujar Danny Pomanto, Kamis (9/1/2025).
Polemik Pengangkatan PJ Sekda Kota Makassar
Sejak awal penunjukan, Irwan Adnan telah menuai kontroversi. Ia dilantik sebagai Pj Sekda Kota Makassar oleh Pjs Wali Kota Andi Arwin Azis pada 18 Oktober 2024, mengantikan Firman Hamid Pagarra.
Baca Juga : Makassar Kota Dunia, Manusia Silver Kembali Marak
Tidak berselang lama dari pengambilan sumpah, Tim hukum Paslon Danny Pomanto – Azhar Arsyad (DIA) ke Bawaslu Sulsel melapor bahwa Irwan memiliki afiliasi politik yang mendukung Paslon 02 Andi Sudirman – Fatmawati di Pilgub Sulsel, dan Paslon 02 Seto-Rezki di Pilwalkot Makassar.
Ketua Tim Hukum DIA, Ahmad Rianto, menuduh pelantikan Irwan sebagai upaya untuk menguntungkan Paslon 02. Irwan juga dilaporkan sempat menyatakan dukungan secara terbuka kepada pasangan tersebut.
“Kami menilai pelantikan ini berupaya untuk menguntungkan Paslon 02 dalam Pilkada mendatang. Sebelumnya Irwan sudah menyatakan dukungan di kantor NasDem di Jalan Metro Tanjung Bunga,” ungkap Ahmad.
Baca Juga : Kesehatan Berkualitas Kunci Sukses Menuju Indonesia Emas 2045
Pjs Wali Kota Makassar Arwin Azis membantah tuduhan tersebut. Ia menjelaskan, Sebelum muncul nama Irwan Rusfiady Adnan sebagai Pj Sekda dirinya mengusulkan tiga figur.
“Salah satu dari itu kemudian dipilih oleh Pemprov bukan dari Saya. Saya hanya mengusulkan, jadi memang Saya tidak ada kepentingan, saya ceritakan agar semua clear tidak ada saling tuduh,” lanjutnya.
Ia mengklaim, langkah-langkah yang diambil dalam pemilihan Pj Sekda sesuai dengan mekanisme dan peraturan.
Baca Juga : Pj Sekda Makassar Tekankan Perencanaan Berdasarkan Data Akurat
“Sudah sesuai dengan peraturan presiden nomor 3 tahun 2018, tadi kita sudah memenuhi apa yang menjadi amanat peraturan perundangan–undangan,” tegas Arwin, Rabu (23/10/2024) lalu.
Arwin Azis bahkan meminta bukti afiliasi politik PJ Sekda Irwan Rusfiyadi Adnan kepada Tim hukum Paslon DIA.
Menurutnya, afiliasi politik hanya berupa tuduhan dan isu yang berkembang di masyarakat tidak memiliki evidensi kuat.
“Saya tidak melihat itu karena tidak terbukti hanya orang-orang yang mengklaim,” ujar Arwin saat itu.
Terkait tuduhan afiliasi politik, PJ Sekda Makassar Irwan juga membantah keras. Ia menilai isu tersebut tidak berdasar dan mengarah pada upaya politisasi.
“Saya sudah tidak ada urusan dengan politik. Itu masa lalu,” tegasnya.
Meski dirinya pernah berniat mengikuti kontestasi Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar 2024, bahkan sempat menyampaikan surat pengunduran diri sebagai ASN kepada Wali Kota Makassar defenitif Mohammad Ramdhan Pomanto.
Ketegangan Danny Pomanto dan Irwan Adnan
Sejak awal, Danny Pomanto yang tengah cuti kampanye Pilkada menunjukkan ketidakpuasan terhadap penunjukan Irwan Adnan. Danny bahkan menyebut Irwan sebagai ‘pilihan terburuk’.
“Saya punya penilaian dan Saya sudah umumkan, yang herannya adalah yang terburuk yang dipilih. Sudah diumumkan, coba dilihat,” ujar Danny gamblang, Minggu (20/10/2024) lalu.
Setelah kembali menjadi Wali Kota Makassar, Danny mengkritik pola kerja Irwan yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan pemerintahan modern.
“Program terhambat dengan pola kerja zaman dulu yang dipakai,” ujar Danny lagi di kesempatan berbeda, pada Rabu (18/12/2024).
Danny kemudian, membuka kemungkinan pergantian sebelum masa jabatan Irwan sebagai Pj Sekda berakhir.
“Sampai 18 Januari (SK), tapi bisa (diganti) sebelum itu. Saya kira sekali lagi Saya mau orang yang bekerja tidak ambigu. Besar kemungkinan (diganti) sebelum berakhir SK,” tegasnya.
Teranyar, Danny juga menyayangkan keputusan Irwan melaksanakan ibadah umrah tanpa izin Pejabat Pembina Kepegawaian. Di mana, hal ini mengganggu kelancaran administrasi pemerintahan di akhir tahun.
Danny mengaku baru mengetahui setelah Irwan berada di tanah suci.
“Ini dia tidak bilang sampai di sana baru dia bilang,” ujarnya.
Pembelaan Irwan Adnan
Menanggapi tuduhan tersebut, PJ Sekda Irwan Adnan menegaskan, kinerjanya selama menjabat telah maksimal. Ia mengklaim sukses menyelesaikan APBD 2025 dalam waktu singkat meski baru menjabat.
“Saya bekerja sekuat tenaga, bahkan pulang malam kalau berkas belum selesai. Selama ini, saya selalu berkomitmen memberikan pelayanan terbaik,” jelas Irwan.
Lebih lanjut, Irwan mengungkapkan bahwa Wali Kota Danny Pomanto sebelumnya telah menyaksikan kinerjanya, baik saat ia menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) maupun Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU).
“Pak Danny juga pernah lihat saya di Dinas PU, bagaimana kerja-kerja saya. Bahkan, di Bapenda saya berhasil membukukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1 triliun, meski dalam kondisi pandemi,” jelas Irwan.
Irwan Adnan hanya merasa bingung dan perlu memperjelas kinerja zaman dulu yang dimaksud oleh Danny Pomanto selaku Wali Kota Makassar.
Ia menilai, kerja yang selama ini telah dilakukan sesuai prinsip tegas dan cepat bahkan memberikan pelayanan adil tanpa tebang pilih.
PENULIS: NURSINTA
Baca berita lainnya Harian.news di Google News