HARIAN.NEWS, JAKARTA – Fraksi Partai Gerindra mengingatkan kepada Jaksa Agung agar dapat memperketat kepada jajarannya di daerah yakni Kajati dan Kajari untuk dapat memonitor persoalan dana desa yang kini marak disalahgunakan oleh kepala desa untuk kepentingan Pemilu 2024.
Pendampingan harus diberikan oleh Kajari kajari kepada Kepala Desa menurut Wihadi sangat diperlukan agar tidak adanya penyelewengan oleh kades terhadap dana yang diberikan baik dari APBD maupun APBN untuk menghindari persoalan korupsi menyasar kepada Kepala Desa.
“Justru saat Pemilu ini, saya meminta kepada Jaksa Agung untuk mengingatkan kepada Kajati-kajati dan kajari kajari didaerah agar memberikan pendampingan kepada setiap Kepala Desa agar tidak melakukan tindakpidana korupsi dengan menggunakan dana desa apalagi ini menjelang Pemilu 2024,” kata Wihadi disela-sela RDP Komisi III dan Kejaksaan Agung membahas Pengamanan dan Penegakan Hukum Jelang Pemilu di Ruang Rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Kamis (16/11).
Baca Juga : Kadisnakertrans Sumsel Kena OTT Kejari, Videonya Dipost Ulang Akun TikTok Gerindra
Politikus Gerindra, mencontohkan apabila tiap desa mendapatkan 1 sampai 4 miliar itu sangat besar dan ini harus dipertanyakan bagaiman cara mendapatkan anggaran itu.
“Oleh karena itu, peranan Kajati dan kajari di daerah harus bisa dikawal dan diperketat kepada setiap kades-kades bersumber darimana kah anggaran desa itu apa dari APBD atau APBN. APBN kan pasti jelas. Nah, yang APBD itu harus diawasi apalagi ini kan dari kepala daerah makanya harus diperketat dan Kajatai harus berani mengawasi,” tegas anggota Banggar DPR ini.
Karena itu, Fraksi Gerindra, tambah Wihadi kembali mengingatkan agar memberikan pendampingan kepada kades-kades sebagai langkah preventif agae pemilu kedepan bisa berjalan damai dan aman.
Baca Juga : Ramai ‘Cawe-cawe’ Presiden Prabowo
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
