HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Makassar, Ruslan Mahmud, meminta Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan pasangan Appi-Aliyah pada periode 2025-2029 untuk lebih fokus meningkatkan kesejahteraan tenaga non-ASN, khususnya mereka yang belum lolos menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ruslan mengungkapkan, sekitar 2.000 tenaga non-ASN di Makassar telah berhasil lulus seleksi PPPK dan akan mulai digaji oleh pemerintah pusat. Meski demikian, Pemkot Makassar masih menganggarkan biaya untuk 12.000 tenaga non-ASN.
Ia menyarankan agar anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk tenaga yang sudah lulus PPPK dialihkan guna meningkatkan honor tenaga non-ASN lainnya.
Baca Juga : Abai pada Honorer Non-Database, Janji ‘RAMAH’ di Tagih
“Tenaga yang lulus PPPK sudah menjadi tanggungan pusat, sehingga ada sisa anggaran yang bisa dimanfaatkan. Kami berharap sisa anggaran ini digunakan untuk menambah gaji tenaga non-ASN yang belum terangkat,” kata Ruslan.
Ia juga menegaskan, Pemkot Makassar sebaiknya tidak membuka kembali rekrutmen tenaga honorer baru. Menurutnya, langkah yang lebih bijak adalah meningkatkan kesejahteraan tenaga non-ASN yang masih bekerja saat ini.
“Sisa anggaran seharusnya difokuskan untuk meningkatkan honor mereka, termasuk Laskar Pelangi. Saat ini gaji mereka hanya sekitar Rp1,3 juta, dan kami mendorong agar dinaikkan menjadi minimal Rp2 juta,” tambahnya.
Baca Juga : Ketua DPRD Makassar Dukung Mutasi ASN oleh Appi-Aliyah
Ruslan berharap kebijakan ini menjadi perhatian utama pemerintah mendatang untuk memberikan apresiasi yang layak kepada tenaga non-ASN yang telah berkontribusi besar dalam pelayanan publik di Kota Makassar.
Penulis: Nursinta
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
