Jenderal Cerdas, Wapres Setia: Kisah Hidup Try Sutrisno

Dari Kurir Gerilya ke Wakil Presiden: Jejak Karier dan Warisan Edukatif Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno

HARIAN.NEWS, JAKARTA – Artikel ini menyajikan analisis komprehensif mengenai sosok Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno, mencakup tiga dimensi utama: jejak karier militernya di TNI Angkatan Darat, perannya sebagai Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, serta warisan nasionalnya yang berkelanjutan.

Perjalanan Hidup: Dari Kurir Gerilya Surabaya Menuju Panglima Tertinggi

Jejak hidup Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno adalah sebuah narasi tentang ketahanan, adaptasi, dan pendidikan kepemimpinan yang mendalam, yang jauh melampaui sekadar biografi seorang perwira tinggi.

Lahir pada 15 November 1935 di Surabaya, ia adalah putra sulung dari tiga bersaudara. Masa kecilnya tidaklah mulus; ia tumbuh dalam kondisi kesulitan ekonomi pasca-kemerdekaan. Ayahnya bekerja di sebuah fasilitas kesehatan selama perjuangan kemerdekaan, sementara ibunya mengurus rumah tangga. Ketika usianya baru tiga belas tahun, ia mengalami pengungsian bersama keluarganya dari Surabaya ke Mojokerto pada tahun 1945 akibat situasi politik yang kacau.

Pengalaman ini membentuk karakternya sejak dini, mengajarkannya tentang ketahanan fisik dan mental. Salah satu momen paling heroik dalam masa remajanya terjadi saat ia menjadi kurir intelijen untuk pasukan gerilya.

Ia bertugas membawa pesan-pesan rahasia antar wilayah Kediri, Kertosono, Jombang, dan Surabaya, menggunakan pecinya untuk menyembunyikan surat-surat yang telah dikodekan.

Salah satu misinya yang paling berbahaya adalah saat ia harus mengantarkan intelijen ke Surabaya dan membawa kembali suntikan penisilin untuk para pejuang yang terluka. Dalam perjalanannya, ia sempat bersembunyi di dalam kereta sapi yang digunakan oleh pasukan Belanda untuk mengelabui patroli dan berhasil lolos dari pemeriksaan.

Pendidikan juga menjadi pilar pembentuk karakternya. Ia belajar di Taman Siswa, sebuah sekolah nasionalis yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara.

Di sinilah ia menyerap keyakinan kuat bahwa kemampuan dan prestasi adalah standar utama, bukan latar belakang keluarga atau status sosial. Pengalaman ini sangat berbeda dari lingkungan elit yang pernah ia coba masuki.

Awalnya, ia gagal dalam ujian fisik pertama kali untuk masuk ke Akademi Teknik Angkatan Darat (Atekad), lembaga pendidikan militer yang kini dikenal sebagai Akademi Militer.

Namun, kegagalan tersebut bukanlah akhir dari mimpinya. Jenderal GPH Djatikusumo, seorang bangsawan yang juga seorang republic yang gigih, melihat potensi terpendam pada dirinya.

Djatikusumo kemudian mengatur agar Try Sutrisno mengikuti tes psikologi di Bandung, dan hasilnya memuaskan, sehingga ia pun berhasil diterima dan lulus dari Atekad pada tahun 1959. Ini adalah titik balik yang menunjukkan bahwa kesempatan sering kali datang kepada mereka yang tidak menyerah dan memiliki mentor yang melihat potensi lebih dalam.

Setelah lulus, karier militernya dimulai dengan penugasan pertama sebagai Dan Ton Zipur di Kodam IV /Sriwijaya.Ini menempatkannya di salah satu wilayah strategis di Indonesia, memberinya landasan pengalaman operasional yang solid.

Namun, elemen paling penting dalam pendidikan kepemimpinannya terjadi di luar medan latihan. Dari tahun 1974 hingga 1978, ia dipercaya untuk menjabat sebagai perwira suruhan atau adjutant pribadi Presiden Soeharto.

Menjadi adjutant presiden pada masa itu adalah sebuah “sekolah” manajemen negara yang tak ternilai. Dalam empat tahun tersebut, ia belajar secara langsung tentang seni pemerintahan, diplomasi, dan tata kelola negara dari sang Presiden.

Ia mengamati secara dekat bagaimana Soeharto memimpin, terutama dalam hal menjaga ketenangan dan komposisi diri, bahkan di tengah tekanan. Ia tidak pernah terlihat marah, sebuah pelajaran tentang kepemimpinan yang tenang namun otoritatif yang akan sangat ia butuhkan di kemudian hari.

Pengalaman ini menjadikannya pemimpin yang tidak hanya kuat secara militer tetapi juga paham betul dunia politik dan administratif. Kesederhanaan dan nilai-nilai yang ia anut juga tergambar dari kisah hidupnya setelah pensiun. Saat berhenti sebagai Panglima ABRI, ia tidak memiliki rumah sendiri.

Rumahnya di Menteng, Jakarta Pusat, disediakan oleh angkatan darat melalui program cicilan lunak sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian seumur hidupnya. Detail ini, yang sering terabaikan, justru menjadi cerminan citra seorang prajurit profesional yang loyal, sederhana, dan tidak korup, sebuah warisan yang tak kalah penting dari jabatan-jabatannya.

Dinasti Militer dan Transisi Kepemimpinan: Jejak Karier di Pucuk TNI

Karier militer Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno merupakan studi kasus klasik dari model kepemimpinan “dari militer ke negara” yang menjadi ciri khas rezim Orde Baru.

Jalur karier yang ia rintang menunjukkan evolusi seorang perwira teknis menjadi figur sentral dalam struktur kekuasaan tertinggi Indonesia pada dekade-dekade terakhir Orde Baru.

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Akademi Teknik Angkatan Darat (Atekad) pada tahun 1959, ia memulai karier dengan posisi komandan batalyon teknik di Kodam IV /Sriwijaya.

Penugasan ini memberinya pengalaman operasional di lapangan dan menempatkannya di wilayah strategis Sumatera Selatan, yang sering kali menjadi pusat aktivitas militer dan politik pada masa itu. Perjalanannya menunjukkan adanya promosi yang sistematis dan cepat, yang merupakan ciri khas bagi perwira-perwira yang mendapat perhatian dari pimpinan tertinggi.

Titik-titik penting dalam karier militer Try Sutrisno tercatat dengan jelas. Pada tahun 1986, ia dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), sebuah jabatan yang menjadikannya pejabat sipil militer nomor satu di lingkungan TNI Angkatan Darat.

Posisi ini adalah pintu gerbang menuju puncak pimpinan gabungan. Dua tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1988, ia naik pangkat dan jabatan yang lebih tinggi lagi, yaitu menjabat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Panglima ABRI).

Sebagai Panglima ABRI, ia adalah pemimpin tertinggi dari seluruh tiga angkatan bersenjata (Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara) serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (PNRI).

Posisi ini membuatnya menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di Indonesia, berada di garis depan dalam pengambilan keputusan nasional. Pada tahun 1992, ketika militer sedang berada di bawah kepemimpinannya, perhatian publik dan media tertuju pada institusi tersebut.

Jabatan ini menempatkannya dalam posisi yang ideal untuk memahami dan memengaruhi dinamika politik, ekonomi, dan sosial di seluruh nusantara.

Transisi dari Panglima ABRI ke kursi Wakil Presiden

Pada tahun 1993 adalah langkah yang direncanakan dengan matang dan sesuai dengan mekanisme internal militer pada masa itu. Proses ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan bagian dari rencana suksesi kepemimpinan yang sudah ada.

Salah satu narator sejarah menyebutkan bahwa Jenderal Murdani, yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima ABRI, berhasil meyakinkan calon penggantinya, Jenderal Try Sutrisno, untuk mengambil inisiatif di dalam lingkungan ABRI dan mengumumkan bahwa ABRI telah mengusulkan namanya untuk menjadi calon Wakil Presiden.

Keputusan ini kemudian disahkan melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) masa bakti 1992-1997, di mana ia resmi dipilih mendampingi Presiden Soeharto untuk periode pemerintahan kelima.

Pemilihan ini menegaskan peran militer sebagai aktor politik dominan dalam sistem politik Orde Baru, di mana partai politik pemerintah, Golkar, memiliki kontrol penuh atas proses pemilihan. Upacara pelantikan berlangsung pada 17 Januari 1993, menandai akhir dari karier militer resminya dan awal dari babak baru dalam kehidupan publiknya

Meskipun jabatannya sebagai Wapres bersifat de facto dan tidak memiliki kekuasaan eksekutif yang luas, perannya tetap signifikan dalam konteks stabilitas politik.

Para elite politik dan militer, termasuk para kepala staf, merespons positif terhadap berbagai proposisi reformasi politik yang mulai muncul pada periode ini. Hal ini menunjukkan bahwa posisi Try Sutrisno, sebagai mantan Panglima ABRI, memberikan bobot legitimasi dan stabilitas tersendiri dalam struktur pemerintahan.

Keberhasilan transisi kekuasaan dari Presiden Soeharto ke B.J. Habibie pada Sidang Umum MPR tahun 1998, yang terjadi di tengah gejolak reformasi, sering kali dikaitkan dengan peran moderat dan stabilisator yang dipegang oleh kalangan militer, di mana posisi dan pengalaman Try Sutrisno menjadi fondasi penting.

Dengan demikian, jejak karier militernya bukan hanya serangkaian jabatan, melainkan sebuah transformasi dari seorang pemimpin militer menjadi figur politik yang mampu menavigasi masa-masa paling genting dalam sejarah Indonesia modern.

Wapres Era Transisi: Peran Strategis dalam Kerangka Politik Orde Baru

Menjabat sebagai Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia dari tahun 1993 hingga 1998, Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno berada di pusat panggung politik Indonesia selama lima tahun terakhir rezim Orde Baru.

Masa jabatannya, yang berlangsung bersamaan dengan Presiden Soeharto, merupakan periode yang krusial dalam sejarah bangsa, ditandai oleh gelombang permintaan reformasi yang semakin keras dan pergeseran kekuasaan yang tak terhindarkan.

Peran Try Sutrisno dalam konteks ini tidak bisa dilepaskan dari tradisi “Wakil Presiden dari Militer,” sebuah posisi yang secara historis berfungsi sebagai representasi kekuatan militer di dalam struktur pemerintahan. Ia bukanlah seorang pejabat eksekutif dengan mandat legislatif atau kebijakan yang jelas, melainkan simbol kehadiran dan dukungan institusi militer bagi pemerintahan Soeharto.

Masa jabatannya dimulai pada Sidang Umum MPR 1992-1993, di mana ia dan Soeharto secara resmi dipilih untuk periode kelima pemerintahan. Proses pemilihan ini, seperti halnya pemilu-pemilu sebelumnya, berlangsung di bawah kendali Partai Golongan Karya (Golkar) dan tidak menunjukkan adanya oposisi yang signifikan.

Dalam kerangka politik Orde Baru yang otoriter, fungsi Wapres sering kali bersifat de facto, lebih banyak pada aspek representasi dan stabilitas daripada substansi kebijakan.

Namun, keberadaan seorang jenderal yang pernah menjabat sebagai Panglima ABRI memberikan bobot psikologis yang kuat bagi rezim. Ia adalah penjaga pagar internal, sosok yang dipercaya dapat menjaga konsolidasi militer dan menjamin kelangsungan rezim jika terjadi gangguan.

Momen paling menentukan dalam karier politiknya adalah peran yang ia mainkan selama Sidang Umum MPR tahun 1998. Sidang ini berlangsung di tengah-tengah krisis moneter, politik, dan sosial yang parah di seluruh Indonesia.

Gelombang demonstrasi besar-besaran yang menuntut penggulingan Soeharto terus bergulir, dan tekanan internasional terhadap rezim semakin meningkat.

Meskipun demikian, Sidang MPR tahun 1998 berhasil menetapkan sebuah transisi kekuasaan yang damai dan relatif lancar.

Presiden Soeharto mengundurkan diri, dan B.J. Habibie, yang sebelumnya menjabat sebagai Wapres, naik menjadi Presiden ke-3.

Peran Try Sutrisno, sebagai Wakil Presiden yang baru saja selesai masa jabatannya, sangat penting dalam konteks ini. Sebagai mantan Panglima ABRI, kehadirannya memberikan legitimasi dan stabilitas pada proses transisi tersebut. Para elite militer, yang notabene pernah berada di bawah komandonya, kemungkinan besar memberikan dukungan terhadap skenario pergantian kepemimpinan yang diatur secara internal ini.

Tujuan dari transisi ini, seperti yang diharapkan oleh para elite, adalah untuk memastikan bahwa Indonesia tetap stabil setelah Soeharto pergi .Meskipun perannya sebagai Wapres sering diasosiasikan dengan figur yang pasif, beberapa sumber menunjukkan bahwa ia memiliki pandangan yang lebih terbuka.

Misalnya, pada tahun 1992, ia dan para elite lainnya merespons positif terhadap berbagai proposal untuk reformasi politik..

Hal ini menunjukkan bahwa ia tidak sepenuhnya statis, tetapi juga responsif terhadap perubahan zaman. Namun, dampak nyata dari ide-ide tersebut mungkin belum sempat terwujud karena rezim segera runtuh. Setelah masa jabatannya berakhir pada tahun 1998, ia digantikan oleh B.J. Habibie, yang kemudian dilantik sebagai Presiden.

Dengan demikian, warisan politiknya lebih bersifat historis: ia adalah aktor kunci dalam transisi kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru, dan kemudian menjadi bagian dari transisi dari Orde Baru ke era Reformasi, meskipun ia tidak menjadi bagian dari pemerintahan Reformasi itu sendiri.

Perjalanannya dari Panglima ABRI menjadi Wapres adalah contoh sempurna dari bagaimana militer Indonesia pada masa itu menjadi tulang punggung kekuasaan sipil, sebuah fenomena yang menjadi ciri khas Orde Baru.

Warisan Abadi: Visi Edukasi dan Nilai-Nilai Keluarga

Jika jejak karier militer dan politik Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno mencerminkan dinamika Orde Baru, maka warisannya yang paling berkelanjutan dan bernilai justru terletak di luar ranah jabatan publik.

Kontribusinya yang paling abadi termanifestasi dalam bidang pendidikan dan sebagai teladan nilai-nilai kehidupan yang diwariskan kepada generasi keluarganya.

Setelah pensiun dari dinas aktif, ia tidak hanya menikmati kenyamanan sebagai tokoh senior, melainkan secara aktif berkontribusi dalam membentuk karakter generasi muda melalui pendidikan. Inspirasi untuk proyek-proyek ini berasal dari pengalamannya memimpin dan pengamatannya terhadap kebutuhan bangsa.

Salah satu kontribusi utamanya adalah ide untuk mendirikan sebuah yayasan pendidikan swasta di Bandung.

Yayasan ini dirancang dengan visi yang jelas: untuk menanamkan nilai-nilai kemandirian, integritas, dan disiplin kepada para siswa. Pengalaman ini kemudian memicu ide besar lainnya, yaitu pembentukan Sekolah Taruna Nusantara di Magelang.

Meskipun nama “Taruna Nusantara” mungkin lebih akrab dengan nama-nama lain yang lebih aktif dalam pembentukannya, sumber menyebutkan bahwa visi awal dan proposisi untuk mendirikan sekolah semacam ini terinspirasi dari pengalaman pribadinya dan aspirasi untuk menciptakan model pendidikan alternatif yang superior.

Sekolah ini, yang pada akhirnya terwujud, telah berkembang menjadi salah satu lembaga pendidikan favorit di Indonesia, terkenal tidak hanya dengan prestasi akademiknya yang tinggi tetapi juga dengan fokusnya pada pembentukan karakter dan kepemimpinan.

Melalui proyek-proyek ini, Try Sutrisno meninggalkan warisan intelektual dan moral yang jauh lebih tahan lama daripada jabatan-jabatan politiknya yang bersifat sementara.

Warisan lainnya yang tidak kalah penting adalah nilai-nilai personal yang ia tanamkan dalam keluarganya. Kisah tentang anak-anaknya, terutama putra sulungnya, menjadi cerminan hidup dari filosofi ayahnya.

Saat menghadapi krisis ekonomi yang melumpuhkan industri nasional, salah seorang anaknya yang bekerja di Industri Pesawat Terbang Nurtanio (IPTN) kehilangan pekerjaannya.

Alih-alih bergantung pada status atau koneksi, ia memulai bisnis yang sangat sederhana dengan membuka warung makan Padang.

Lewat ketekunan dan kerja keras, ia akhirnya mampu membangun kembali karier dan bisnisnya, hingga pada akhirnya berhasil mendirikan sebuah perusahaan yang menjadi pemasok drone untuk TNI Angkatan Laut.

Kisah ini adalah metafora hidup dari semangat kemandirian dan ketahanan yang diajarkan oleh sang ayah. Ia membuktikan bahwa kesulitan finansial bukanlah akhir dari segalanya, melainkan kesempatan untuk bangkit kembali dengan lebih kuat.

Lebih lanjut, keterlibatan generasi kedua keluarga Try Sutrisno dalam institusi negara, terutama militer, menunjukkan kelanjutan dari nilai-nilai disiplin dan pengabdian.

Adanya anak-anak dan menantu yang mencapai pangkat jenderal di TNI maupun kepolisian adalah bukti konkret bahwa pendidikan dan nilai-nilai yang ditanamkan oleh Try Sutrisno berhasil ditransfer ke generasi berikutnya.

Ini menunjukkan bahwa warisannya bukan hanya terbatas pada institusi pendidikan, tetapi juga pada pembentukan karakter para pemimpin masa depan.

Dengan demikian, warisan Jenderal Try Sutrisno melampaui riwayat jabatan dan pencapaian formal. Ia adalah arsitek pendidikan karakter dan teladan bagi keluarga yang tangguh, keduanya merupakan fondasi yang kokoh untuk masa depan bangsa.***

Baca berita lainnya Harian.news di Google News

Penulis : ANDI AWAL TJOHENG