Wapres Era Transisi: Peran Strategis dalam Kerangka Politik Orde Baru
Menjabat sebagai Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia dari tahun 1993 hingga 1998, Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno berada di pusat panggung politik Indonesia selama lima tahun terakhir rezim Orde Baru.
Baca Juga : Profil Try Sutrisno: Dari Komandan Peleton hingga Wapres ke-6 RI yang Kini Berpulang
Masa jabatannya, yang berlangsung bersamaan dengan Presiden Soeharto, merupakan periode yang krusial dalam sejarah bangsa, ditandai oleh gelombang permintaan reformasi yang semakin keras dan pergeseran kekuasaan yang tak terhindarkan.
Peran Try Sutrisno dalam konteks ini tidak bisa dilepaskan dari tradisi “Wakil Presiden dari Militer,” sebuah posisi yang secara historis berfungsi sebagai representasi kekuatan militer di dalam struktur pemerintahan. Ia bukanlah seorang pejabat eksekutif dengan mandat legislatif atau kebijakan yang jelas, melainkan simbol kehadiran dan dukungan institusi militer bagi pemerintahan Soeharto.
Masa jabatannya dimulai pada Sidang Umum MPR 1992-1993, di mana ia dan Soeharto secara resmi dipilih untuk periode kelima pemerintahan. Proses pemilihan ini, seperti halnya pemilu-pemilu sebelumnya, berlangsung di bawah kendali Partai Golongan Karya (Golkar) dan tidak menunjukkan adanya oposisi yang signifikan.
Baca Juga : Mutasi Letjen TNI Kunto Dibatalkan Loyalitas TNI Dipertanyakan
Dalam kerangka politik Orde Baru yang otoriter, fungsi Wapres sering kali bersifat de facto, lebih banyak pada aspek representasi dan stabilitas daripada substansi kebijakan.
Namun, keberadaan seorang jenderal yang pernah menjabat sebagai Panglima ABRI memberikan bobot psikologis yang kuat bagi rezim. Ia adalah penjaga pagar internal, sosok yang dipercaya dapat menjaga konsolidasi militer dan menjamin kelangsungan rezim jika terjadi gangguan.
Momen paling menentukan dalam karier politiknya adalah peran yang ia mainkan selama Sidang Umum MPR tahun 1998. Sidang ini berlangsung di tengah-tengah krisis moneter, politik, dan sosial yang parah di seluruh Indonesia.
Gelombang demonstrasi besar-besaran yang menuntut penggulingan Soeharto terus bergulir, dan tekanan internasional terhadap rezim semakin meningkat.
Meskipun demikian, Sidang MPR tahun 1998 berhasil menetapkan sebuah transisi kekuasaan yang damai dan relatif lancar.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
