“Masalahnya adalah kurangnya sinkronisasi dalam perbaikan tata kelola perizinan dan penyelesaian tumpang tindih lahan. Ini yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu,” jelas Ayu.
Kebijakan Satu Peta dan Tantangan di Lapangan
Kebijakan satu peta telah berhasil mengompilasi 151 peta tematik dari 23 kementerian/lembaga di 38 provinsi. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat dasar hukum, memutakhirkan peta tematik, dan meningkatkan teknologi serta infrastruktur Geoportal.
Baca Juga : Lindungi Mangrove dari Jeratan Sampah Plastik, Pantai Timur Surabaya Butuh Pagar Laut
Namun, Ayu menekankan bahwa kemajuan ini harus dipublikasikan secara luas kepada masyarakat agar dapat mendorong keberlanjutan pembangunan nasional.
“Kebijakan satu peta sudah menunjukkan kemajuan, tetapi implementasinya di lapangan masih menghadapi banyak tantangan, terutama di daerah-daerah yang rentan terhadap praktik mafia tanah,” ujarnya.
Pembangunan Bank Sampah Induk dan Ironi Kerusakan Mangrove
Baca Juga : Sinjai Dorong Setiap Desa Punya Bank Sampah, DLHK Siapkan Edaran Resmi
Sementara itu, Ahmad Yusran, Ketua Forum Komunitas Hijau, menyayangkan aksi pembalakan liar yang terjadi di Desa Nisombalia. Menurutnya, hutan mangrove memiliki fungsi vital, mulai dari menjaga keanekaragaman hayati, menyimpan karbon, hingga mencegah banjir dan abrasi pantai.
“Hutan mangrove bukan sekadar kumpulan pohon. Ini adalah ekosistem vital yang mendukung kehidupan manusia dan alam. Kerusakan yang terjadi akan berdampak pada ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, dan stabilitas iklim,” tegas Yusran.
Ironisnya, di lokasi yang sama, terdapat bangunan baru Bank Sampah Induk (BSI) yang dibangun menggunakan dana alokasi khusus (DAK) Bidang Lingkungan Kehutanan tahun 2022.
Baca Juga : Wakil Bupati Gowa Tinjau Progres Program Gowa Bersih
Yusran mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan, mengingat di satu sisi ada upaya pembangunan berwawasan lingkungan, tetapi di sisi lain terjadi perusakan hutan mangrove yang justru bertentangan dengan prinsip tersebut.
Pentingnya Integrasi Data Geospasial
Yusran menekankan pentingnya integrasi data geospasial untuk mendukung perencanaan tata ruang yang berkelanjutan. Menurutnya, data yang terintegrasi akan memudahkan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam hal perizinan dan penyelesaian tumpang tindih lahan.
Baca Juga : IPW Kritik TNI AD atas Intervensi Penegakan Hukum di Solok & Medan
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
