“Satu peta data yang terintegrasi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini akan membantu dalam perbaikan tata kelola perizinan dan penyelesaian tumpang tindih lahan,” jelasnya.
Tuntutan Transparansi dan Penegakan Hukum
Kasus pembabatan hutan mangrove di Maros ini menimbulkan pertanyaan serius tentang transparansi dan penegakan hukum di tingkat daerah.
Baca Juga : Lindungi Mangrove dari Jeratan Sampah Plastik, Pantai Timur Surabaya Butuh Pagar Laut
Masyarakat dan aktivis lingkungan mendesak pemerintah untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap penerbitan SHM di area yang seharusnya dilindungi. Selain itu, mereka juga menuntut adanya tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam praktik mafia tanah.
“Kami meminta pemerintah untuk tidak hanya berkomitmen di atas kertas, tetapi juga mengambil tindakan nyata di lapangan. Kerusakan lingkungan seperti ini tidak bisa dibiarkan terus terjadi,” pungkas Yusran. (*)
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
