HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Distribusi sekolah menengah pertama (SMP) negeri di Kota Makassar dinilai tidak merata, khususnya di kecamatan-kecamatan tertentu seperti Bontoala, Mariso, Makassar, Mamajang, dan Panakkukang, yang hanya memiliki dua SMP negeri.
Ketidakseimbangan ini diungkapkan oleh Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kota Makassar, Yasmain, saat membahas permasalahan siswa yang tidak terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024.
Baca Juga : BAN-PDM Sulsel Tetapkan 10 Program Kerja Akreditasi Tahun 2026
Dari 1.377 siswa yang tidak terdaftar, Yasmain menjelaskan bahwa mereka mendaftar secara offline, bukan melalui mekanisme online yang sudah diatur dalam PPDB.
“1.377 itu di luar dari proses PPDB. PPDB sudah berjalan sesuai standar. Yang terjadi adalah distribusi sekolah kami di Makassar, khususnya SMP, benar-benar tidak linear,” ujarnya.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Makassar, hanya 24 persen sekolah di kota ini yang berstatus SMP negeri, sementara 76 persen sisanya adalah SMP swasta. Namun, mayoritas SMP swasta memiliki kapasitas kecil yang tidak mampu menampung jumlah siswa secara optimal.
Baca Juga : Rapat Pleno Perdana PDPB, KPU Sinjai Fokus pada Akurasi Data Pemilih
“Lonjakan jumlah siswa terjadi secara tidak merata di beberapa kecamatan. Untuk itu, zonasi dibuat dengan irisan wilayah. Namun, SMP swasta yang kami miliki, dari sekian ratus, kapasitasnya masih kecil,” jelas Yasmain, Jumat (24/1/2025).
Ketimpangan ini menyebabkan penumpukan siswa di wilayah tertentu dan perpindahan siswa di luar zona yang ditetapkan. Meski kebijakan zonasi diterapkan untuk mengatasi masalah ini, kenyataannya tidak sepenuhnya efektif.
“Dengan zonasi, seharusnya masalah ini tidak terjadi. Namun, ada pergerakan warga yang memilih menyekolahkan anak mereka ke luar zona. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan jumlah siswa,” ungkapnya.
Baca Juga : Makassar Kukuhkan Pengurus Baru TP PKK, Dekranasda, dan Bunda PAUD
Dinas Pendidikan Kota Makassar berkomitmen untuk mengevaluasi kebijakan zonasi dan meningkatkan distribusi sekolah negeri agar masalah ini tidak terus berulang.
Penulis: Nursinta
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
