HARIAN.NEWS, JENEPONTO — Ratusan pemuda yang tergabung dalam Barisan Pejuang Jaminan Sosial (BPJS) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Jeneponto, Kamis (5/2/2026).
Aksi tersebut merupakan bentuk protes atas nonaktifnya Kartu Indonesia Sehat (KIS) milik puluhan ribu warga miskin yang diduga dipicu oleh penerapan sistem desil dalam pendataan penerima bantuan.
Dalam aksinya, massa menegaskan bahwa kehadiran mereka bukan sekadar berkumpul, melainkan membawa aspirasi dan jeritan masyarakat miskin yang dinilai kehilangan hak layanan kesehatan akibat sistem pendataan yang dianggap tidak berpihak pada kondisi sosial masyarakat di lapangan.
Baca Juga : Bupati Jeneponto Komitmen Perbaiki Layanan Kesehatan Setelah Aksi BPJS
Jenderal Lapangan aksi, Edi Subarga, dalam orasinya menegaskan bahwa persoalan tersebut menyangkut keselamatan masyarakat.
“Kita berbicara soal nyawa manusia,” teriak Edi di hadapan peserta aksi.
Menurutnya, penerapan sistem desil telah menyebabkan banyak warga miskin kehilangan status kepesertaan KIS tanpa melalui verifikasi lapangan yang objektif. Kondisi tersebut, kata dia, membuat masyarakat kecil hidup dalam ketakutan, takut sakit, takut berobat, hingga takut tidak mampu membayar biaya rumah sakit.
Baca Juga : BPJS, Sistem Desil, dan Ujian Keadilan Sosial di Jeneponto
Massa aksi menilai sistem desil hanya tersusun rapi dalam laporan administrasi, namun gagal memahami realitas kehidupan masyarakat miskin.
Mereka menyebut nonaktifnya KIS sebagai tragedi kemanusiaan karena berdampak langsung pada hak dasar masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan.
“Bagaimana mungkin masyarakat yang masih berjuang untuk makan sehari-hari dianggap sudah mampu? Bagaimana mungkin seorang ibu harus melihat anaknya sakit tanpa bisa membawa ke rumah sakit hanya karena namanya hilang dari daftar,” tegas salah satu orator.
Baca Juga : Bawakan Kuliah Umum di UNJ, Junaedi Bakri Sampaikan Potensi Jeneponto
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
