HARIAN.NEWS, GOWA – Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) adalah program besar negara yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Anggaran yang berputar mencapai ratusan miliar rupiah, penerima manfaat ribuan orang setiap hari, dan dampaknya menjangkau sekolah, pesantren, ibu hamil, nelayan, petani hingga pelaku UMKM. Karena itu, sangat berbahaya jika program sebesar ini dibiarkan berjalan tanpa pengawasan aktif dari pemerintah daerah.
Hari ini mulai muncul pola pikir yang keliru di lapangan:
Baca Juga : MBG Libur Sekolah! 27.820 SPPG Tak Dapat Insentif
“SPPG adalah urusan pusat dan Badan Gizi Nasional (BGN), bukan urusan Pemerintah Kabupaten.”
Cara berpikir seperti ini harus diluruskan.
Memang benar program ini berasal dari pusat melalui Badan Gizi Nasional. Tetapi dapur-dapur itu berdiri di wilayah Kabupaten Kabupaten Gowa, menggunakan lingkungan masyarakat Gowa, memanfaatkan sumber daya Gowa, beroperasi di tengah warga Gowa, dan menyangkut kesehatan masyarakat Gowa. Maka tidak ada alasan bagi Pemerintah Kabupaten Gowa untuk bersikap pasif seolah hanya menjadi penonton.
Baca Juga : Kepala BPOM RI Taruna Ikrar Sambangi SPPG di Surabaya, Jamin Mutu dan Keamanan Makanan Pelajar
Justru di sinilah letak persoalannya. Banyak pengelola SPPG merasa tidak perlu terlalu memperhatikan pemerintah daerah karena menganggap garis komando hanya ke pusat. Akibatnya, kontrol sosial dan pengawasan lokal menjadi lemah. Situasi ini membuka ruang yang sangat besar bagi lahirnya pengelolaan yang tertutup, eksklusif, bahkan cenderung monopolistik.
Tidak sedikit muncul kondisi di mana satu pihak:
* memiliki yayasan
* mengelola dapur
* menjadi pengatur operasional
* sekaligus menjadi supplier bahan pangan
Baca Juga : Kejagung Telusuri Yayasan SPPG Afiliasi Tersangka Korupsi MBG
Semua rantai dikuasai oleh kelompok yang sama. Pemerintah daerah seakan hanya mengetahui keberadaan dapur ketika ada masalah sanitasi, limbah, atau keributan di masyarakat. Padahal persoalannya jauh lebih besar daripada sekadar IPAL dan SLHS.
Yang perlu diawasi bukan hanya dapurnya, tetapi:
* aliran ekonominya
* keterlibatan masyarakat lokal
* transparansi supplier
* kualitas bahan pangan
* distribusi manfaat ekonomi
* hingga potensi konflik kepentingan
Baca Juga : Kantor BGN Digeledah Jampidsus, Pegawai Tak Bisa Masuk
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
