HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) gelar rapa Kerja dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin (13/1/2025).
Setelah rapat kerja, Wakil Ketua Komisi C DPRD Sulawesi Selatan, Fadel Muhammad Tauphan Ansar, mengungkapkan keprihatinannya terhadap utang Dana Bagi Hasil (DBH) Pemprov Sulsel yang mencapai Rp972 miliar untuk tahun 2024 dan 2025.
Fadel menyatakan bahwa utang tersebut berlaku untuk 24 kabupaten dan kota di Sulsel.
Baca Juga : Pemprov Sulsel Luncurkan Program PKB, RSKD Gigi dan Mulut Turun Langsung Bantu Warga Pulau
“Kalau total utang DBH, saya juga agak miris melihatnya, Rp972 miliar. Itu untuk 24 kabupaten,” ujar Fadel.
Menurut Fadel, hingga saat ini Pemprov Sulsel baru membayar utang DBH kepada empat daerah, yaitu Takalar, Pinrang, Sidrap, dan Luwu Utara. Sementara 20 daerah lainnya, rencananya akan menerima pembayaran tahun ini.
Fadel menyebutkan bahwa tunggakan DBH ini terjadi karena Pemprov Sulsel mengalihkan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 belum lama ini.
Baca Juga : NasDem: Jawaban Pemprov Sulsel Tuntas! Fatmawati Rusdi Lugas & Clear!
“Karena memang permasalahan DBH tahun 2024, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan fokus di Pilkada, jadi prioritaskan Pilkada. Jadi untuk DBH ditunda sementara,” jelasnya.
Fadel menegaskan bahwa Komisi C DPRD Sulsel akan terus berusaha untuk menyelesaikan utang DBH ini dengan cepat. Ia menyebutkan, daerah-daerah kabupaten/kota di Sulsel sering kali mengeluhkan keterlambatan pembayaran tersebut.
Terpisah, Kepala BKAD Sulsel, Salehuddin, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk pembayaran DBH dalam APBD Pokok 2025, dengan total Rp1,9 triliun. Anggaran ini mencakup pembayaran utang DBH untuk tahun 2024 dan 2025.
Baca Juga : DPRD Sorot Gubernur Sulsel Andi Sudirman
“Utang DBH Rp1,9 triliun anggaran tahun ini dan anggaran kurang salur tahun sebelumnya, 2024. Tahun ini diharapkan rampung,” ujar Salehuddin.
Sementara itu, Sekretaris Komisi C DPRD Sulsel, Salman Alfariz Karsa Sukardi, berharap agar anggaran Rp1,9 triliun untuk pembayaran DBH tidak dialihkan lagi.
Politisi muda PPP ini menekankan bahwa anggaran tersebut sudah disetujui untuk menyelesaikan masalah DBH yang telah menumpuk.
Baca Juga : Legislator Sulsel Fatma Soroti Penyaluran Dana Hibah Pendidikan dan Masjid Masih Minim
“Anggaran Pendapatan dan Belanjan Daerah (APBD) 2025 yang sudah disetujui 1,9 triliun untuk DBH, saya berharap tidak lagi dialihkan,” tandas Salman.
Penulis: Nursinta
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
